Ini Sanksi bagi Perusahaan yang Tak Daftar BPJS Ketenagakerjaan

itoday - Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia No.1 Tahun 2016 tentang BPJS yang berlaku
di Indonesia mengatakan bahwa perusahan wajib mengikutsertakan karyawannya ke dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Teguran hingga sanksi akan siap dikenakan pada perusahaan yang dengan sengaja lalai memenuhi hak karyawannya.

Tapi bila melihat kenyataan yang ada, masih banyak perusahaan yang mengabaikan peraturan pemerintah
ini. Mungkin perusahaan menganggap, akan mengurangi pemasukan hingga menurunkan omzet perusahaan hingga
takut merugi. Padahal kepesertaan karyawan dalam BPJS Ketenagakerjaan sangat berguna.

Sanksi jika Karyawan Tidak Diikutsertakan dalam BPJS

Sanksi Administrasi, berupa sanksi tertulis, Denda hingga sanksi tidak akan mendapatkan pelayanan publik,
yang meliputi perizinan usaha, mempekerjakan tenaga kerja asing, mengikuti tender suatu proyek dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Aturan mengenai keterlibatan perusahaan dalam BPJS ketenagakerjaan sudah berlaku sejak tahun 2013 lalu. Pengadaan BPJS ketenagakerjaan tidak semata-mata berguna atau menguntungkan karyawan sipil di perusahaan milik negara saja, tetapi juga karyawan yang bekerja di perusahaan swasta.

Manfaat BPJS Ketenagakerjaan bagi Karyawan

1. Mendapat Jaminan Kecelakaan
Jika mengalami kecelakaan, karyawan akan mendapat jaminan kecelakaan berupa perawatan medis dari rumah sakit pemerintah. Perawatan ini meliputi biaya pemeriksaan, biaya penyembuhan dan lanjutan, serta biaya rawat inap kelas I.
Jaminan kecelakaan yang diberikan bukan untuk kejadian di tempat kerja saja, tetapi di seluruh tempat. Apabila terdapat biaya lain-lain selama proses pengantaran ke rumah sakit, peserta akan mendapat biaya penggantian uang berupa ongkos transportasi dan lain-lain.

2. Mendapat Santunan Kematian
Jika kecelakaan yang terjadi menyebabkan karyawan kehilangan nyawa atau meninggal, BPJS ketenagakerjaan akan memberikan santunan kepada keluarga yang ditinggalkan. Jumlah santunan sebesar Rp 36 juta dan akan diberikan kepada ahli waris dari peserta BPJS ketenagakerjaan. Apabila kecelakaan tersebut terjadi di tempat kerja, santunan yang diberikan sebesar 48 kali gaji terakhir peserta BPJS ketenagakerjaan. Apabila gaji per bulan sebesar Rp 8 juta maka pemerintah akan memberikan Rp 8 juta selama 48 kali kepada keluarga yang ditinggalkan.

3. Tabungan untuk Hari Tua
Iuran BPJS ketenagakerjaan yang dibayarkan setiap bulan dapat dialihkan menjadi tabungan hari tua bersamaan dengan hasil pengembangannya. Menurut regulasi dan ketetapan BPJS, pengembangan yang diberikan tidak boleh lebih kecil daripada bunga deposito yang diberikan oleh bank. Dengan kata lain, hasil pengembangan BPJS ketenagakerjaan lebih tinggi daripada bunga bank. Kini tabungan atau jaminan hari tua dapat dicairkan sebelum pensiun atau setelah 10 tahun bekerja. Namun, pencairan JHT hanya sebesar 10 persen saja dan sebesar 30 persen bagi karyawan yang masih aktif bekerja. Bisa dicairkan 100 persen jika karyawan terkena PHK atau resign, sebelum atau sesudah bekerja lagi tapi belum terhitung mendapatkan fasilitas BPJS Ketenagakerjaan dari perusahaan yang baru.

4. Mendapat Uang Pensiunan
Pemberian uang pensiun memang identik khusus untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS). Tapi bagi karyawan swasta, fasilitas pensiun juga bisa diperoleh melalui BPJS Ketenagakerjaan. Besar uang pensiun yang diberikan tidak penuh atau tidak sama dengan besar gaji pokok per bulan. Apabila peserta meninggal dunia, maka ahli waris berhak mendapatkan uang pensiun terusan selama 4 bulan berturut-turut sejak yang bersangkutan meninggal. Sedangkan untuk presiden, TNI dan Polri yang berjasa bagi negara, maka pensiun terusan bisa lebih dari 4 bulan.


Sumber : Liputan6.com

Komentar

Artikel Terkait