Perlu Diamandemen UU Perdagangan Berjangka Komoditi

itoday - Undang-Undang No.32 tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi perlu di amandemen karena sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan jaman dan pasar yang serba cepat.

"UU tentang Perdagangan Berjangka Komoditi sebaiknya perlu diamandemen khususnya untuk pasal yang menerangkan bahwa komoditi yang dapat diperdagangkan harus ditetapkan melalui Keputusan Presiden (Keppres)," kata Ketua Tim Promotor Bursa Komoditi Jakarta Raya (Jacom) Rizaf Thaib, di Jakarta, Selasa (12/7).

Undang-Undang No.32/1997 Pasal 3 berbunyi komoditi yang dapat dijadikan seubjek komoditi berjangka ditetapkan dengan Keppres.

Sementara Presiden Megawati Soekarnoputri (saat itu) telah mengeluarkan Keppres No.119/2001 tentang komoditi yang dapat dijadikan subjek kontrak berjangka.

Ada 22 komoditi yang dapat dijadikan subjek kontrak berjangka sesuai Keppres yaitu kopi, minyak kelapa sawit, kayu lapis, karet, kakao, lada, gula pasir, kacang tanah, kedelai, cengkeh, udang, dan ikan.

Selain itu juga bahan bakar minyak, gas alam, tenaga listrik, emas, batubara, timah, pulp dan kertas, beras, semen, serta pupuk.

Menurut Rizaf, untuk menentukan komoditi yang dapat dijadikan subjek kontrak berjangka tidak lagi harus ditetapkan oleh Presiden melalui Keppres tapi bisa ditetapkan oleh keputusan Menteri Perdagangan atau Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti).

"Presiden sebaiknya tidak perlu mengurusi hal-hal berkaitan komoditi yang menjadi subjek kontrak berjangka. Beban kenegaraan sudah terlalu berat," katanya.

Menurutnya, pihaknya sudah mengirim surat kepada Kepala Bappebti agar mengeluarkan izin pendirian bursa berjangka komoditi menyusul keluarnya keputusan Mahkamah Agung RI yang memenangkan Jacom dalam perkaranya melawan Bappebti.

Mahkamah Agung (MA) dalam putusan kasasinya Nomor 48 K/TUN/2003 tanggal 23 Oktober 2003 telah memerintahkan kepada Bappebti Depdag untuk segera menerbitkan persetujuan pendirian bursa berjangka kepada Jacom.

Putusan kasasi MA atas perkara Jacom dengan Kepala Bappebti (selaku pemohon kasasi) disampaikan MA kepada Jacom melalui surat tanggal 3 Maret 2005.

Surat pemberitahuan MA tersebut disusul dengan surat pemberitahuan serupa dan pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta tanggal 24 Maret 2005.

"Dengan kemenangan di tingkat kasasi MA, para promotor Jacom bertekad untuk melanjutkan kembali upaya pendirian bursa berjangka komoditi yang sempat tertunda akibat adanya ganjalan proses hukum," kata Rizaf.

Pihaknya, katanya lebih lanjut, telah mengirimi surat kepada Kepala Bappebti tanggal 8 Juli 2005 yang minta agar Bappebti memenuhi putusan pengadilan yakni memberikan izin kepada Jacom untuk mendirikan bursa berjangka.

Jacom, katanya, rencananya akan memfokuskan diri sebagai bursa berjangka yang memperdagangkan kontrak berjangka komoditi primer seperti produk pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan dan pertambangan.

Mengenai kontrak komoditi yang akan diperdagangkan di Jacom, Rizaf mengatakan, adalah kontrak komoditi yang sudah mendapatkan persetujuan pemerintah melalui Keputusan Presiden, antara lain kopi, kakao, beras, gula, kedelai, karet, jagung, lada, kertas, minyak kelapa sawit, kayu lapis, dan batu bara. (

 

 

 

Sumber Berita : Merdekan.com/Sumber foto : Beritakota.com

Komentar

Artikel Terkait

Telah dilihat : 155 kali

Wawancara yang Aneh - Pak Leman Eps #3

Telah dilihat : 181 kali

Kambing Naik Alphard