Rangkap Jabatan, Dirut Garuda Terancam Denda Maksimal Rp25 M

itoday - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengatakan Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Ari Askhara terancam denda sebesar Rp5 miliar hingga Rp25 miliar dalam kasus rangkap jabatan. Ari saat ini menduduki pucuk pimpinan Garuda Indonesia sekaligus menjabat sebagai komisaris utama Sriwijaya Air.

Juru Bicara dan Anggota Komisioner KPPU Guntur Saragih denda ini mengacu pada Pasal 48 Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. 

Dalam aturan itu disebutkan pelanggaran atas Pasal 26 tentang rangkap jabatan dikenakan denda Rp5 miliar-Rp25 miliar atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya lima bulan. Ia bilang keputusan denda menjadi wewenang Majelis Komisi Persidangan. 

"Tentunya hasilnya masih dalam proses yang diolah oleh investigator kami," katanya, Senin (1/7). 

KPPU memberikan waktu kepada eks Direktur Utama PT Pelindo III itu untuk menyampaikan argumennya. Ia bilang, Ari bersikukuh rangkap jabatan tersebut sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Ari juga melakukan pembelaan jika rangkap jabatan merupakan penugasan langsung dari Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno. 

"Nanti akan dibahas juga apakah perlu memanggil Ibu Rini Soemarno (Menteri BUMN)," katanya. 

Tak hanya Ari Ashkara, ia bilang KPPU akan melanjutkan pemeriksaan terkait rangkap jabatan kepada Direktur Niaga Garuda Indonesia Pikri Ilham Kurniansyah dan Direktur Utama Citilink Indonesia (entitas Garuda Indonesia) Juliandra Nurtjahtjo. Keduanya juga terdaftar sebagai komisaris Sriwijaya Air. Jualiandra dijadwalkan akan melakukan pemeriksaan di KPPU pada Rabu (3/2) pekan ini. 

"Alat bukti kami sudah lengkap. Soal Pikri dan Juliandra tidak dipisah, itu menjadi satu," tuturnya.

Komentar

Artikel Terkait

Telah dilihat : 480 kali

Wawancara yang Aneh - Pak Leman Eps #3

Telah dilihat : 463 kali

Kambing Naik Alphard