Rumah DP Rp0, Anies Bakal Gandeng Pihak Swasta

Hasil gambar untuk foto proyek rumah dp 0 persen

Itoday - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ke depannya tak lagi menyediakan rumah secara fisik seperti yang dilakukan dalam pembangunan hunian di Klapa Village, Pondok Kelapa, Jakarta Timur.

Pasalnya, Pemprov DKI bakal mendorong skema pembiayaan yang memudahkan untuk merealisasikan program Rumah DP Rp0. Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengatakan, skema pembiayaan tersebut bisa dilakukan dengan menggandeng swasta.

“Secara jangka panjang, program ini tidak lagi disediakan bangunanya oleh BUMD. Kami mengundang private sector karena pemprov DKI akan menyediakan skema pembiayaan untuk membeli rumah,” katanya.

Program rumah tanpa uang muka merupakan tindak lanjut dari salah satu janji kampanye Anies Baswedan yang kini menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta. Saat ini Anies berkomitmen untuk mempercepat penyelesaian hunian subsidi agar segera bisa dihuni oleh masayarakat.

Pembangunan rumah tersebut telah masuk tahap topping off pada Januari 2019. Anies menyebut, hingga kini konstruksi hunian tersebut sudah hampir 97% selesai. Ia menargetkan pada Agustus tahun ini, proses akad dan persoalan teknis lainnya juga bisa dituntaskan.

“Para pendaftar yang lolos seleksi sudah tepat sasaran sesuai dengan segmen yang dicanangkan sejak awal, yakni warga Jakarta kelas menengah bawah. Tentunya dengan kesanggupan mencicil dan benar-benar membutuhkan rumah,” tekannya.

Saat ini kontraktor yang telah ditunjuk adalah PT Totalindo Bangun Persada Tbk. dengan memaksimalkan seluruh upaya untuk percepatan pembangunan apartemen.

Berdasarkan data Sarana Jaya, Klapa Village dibangun di atas tanah seluas 1,4 hektare. Klapa Village dibangun sebanyak 1 tower (20 lantai) dengan total 703 unit serta menawarkan 2 tipe.

503 unit tipe 36 (2 kamar) sisanya 190 unit tipe 21 (1 Kamar). Harga jual tipe 36 berkisar Rp320 juta sedangkan tipe 21 senilai Rp185 juta.

Klapa Village dijual dengan DP 0 Rupiah dengan skema pembiayaan FLPP melalui Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), yang dibentuk oleh Pemprov DKI Jakarta guna meringankan pembayaran angsuran atau cicilan konsumen yang membeli/dalam hal ini adalah warga DKI Jakarta yang belum memiliki hunian.

Melalui mekanisme ini, Pemda DKI mencoba memfasilitasi pembiayaan uang muka, maksimal adalah 20% dari harga rumah. Alokasi pemda DKI berasal APBD.

Mekanisme Pendaftaran Untuk Konsumen

Pendaftaran untuk mendapatkan hunian tersebut telah mulai berlaku pada 1 November 2018 website dp0rupiah.jakarta.go.id. 

Dokumen utama pendaftaran meliputi KTP DKI Jakarta, Kartu keluarga (KK), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan surat nikah.

(Eits, jangan coba-coba beli rumah di pinggir kota tanpa menyimak ulasan wilayahnya di Area Insider Rumah.com!)

Selanjutnya nama pendaftar yang direkomendasikan UPT Rumah DP Nol Rupiah, akan ditindaklanjuti oleh bank DKI untuk bisa melanjutkan proses penyaringan sesuai prosedur KPR dari Sistem Informasi Debitur (SID).

Bank DKI akan melengkapinya dengan menilai kesanggupan membayar para pendaftar lewat riwayat kredit mereka.

Bank DKI juga akan menyampaikan jumlah nominal angsuran untuk kemudian pendaftar mengisi form pengajuan KPR DP Nol. Setelah melalui proses pengajuan KPR dari Bank DKI, para pendaftar bisa menempati hunian tersebut.

Unit Pengelola Teknis (UPT) Rumah DP Nol Rupiah telah melakukan proses seleksi dari 2.481 pendaftar, kini tersisa 899 pendaftar yang direkomendasikan ke Bank DKI selaku penerbit Kredit Perumahan Rakyat (KPR).

 

sumber berita : Rumah.com / foto : tirto.id

Komentar

Artikel Terkait