REI Berharap RUU Pertanahan Disahkan September 2019

Hasil gambar untuk foto rumah btn

Itoday - Pengurus pusat Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (DPP REI) kembali mendorong pemerintah dan DPR untuk segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanahan yang ditargetkan September 2019. Menurut Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP REI Totok Lusida, RUU Pertanahan ini perlu segera disahkan untuk menjamin kepastian hukum hingga mendukung kelancaran usaha dan bisnis.

“UU Pertanahan kita tidak pernah di-update sejak tahun 1967 sehingga sangat dibutuhkan revisi dan perbaikan untuk menyesuaikan dengan keadaan sekarang. Dari dulu pembahasan mengenai UU ini hanya wacana, dan setiap pergantian DPR, pembahasannya selalu dari nol lagi. Makanya kami mendorong RUU Pertanahan yang sekarang bisa diketok September dan tidak molor lagi,” katanya saat bicara dengan kalangan media di Jakarta, Jumat (12/7/2019).

Totok mencontohkan beberapa kendala yang kerap terjadi terkait aturan UU Pertanahan yang berlaku saat ini dari sisi pengembang. Saat terjadi sengketa terkait tanah yang akan dikembangkan, permasalahannya bisa sangat rumit dan memakan waktu penyelesaiannya karena tidak jelas kepastian hukumnnya.

Ahli waris yang tidak memiliki hak pun bisa menjual tanahnya dan di kemudian hari  menggugat. Saat menggugat, ganti rugi yang dimintakan dengan harga pasar yang sangat tinggi, padahal tanah yang dibeli pengembang sudah dikuasai sejak 10 tahun lalu dengan harga yang lebih murah. Saat gant rugi diberikan, ahli waris yang lain bisa menggugat kembali sehingga urusannya tidak pernah selesai.

REI mengusulkan tanah yang telah memiliki sertifikat dalam jangka lima tahun haknya dibuat menjadi hak keperdataan sehingga lebih jelas. Atau dibuat terobosan seperti sistem konsinyasi untuk lahan-lahan yang dibebaskan guna keperluan proyek infrastruktur, uang penggantinya diserahkan ke pengadilan. Jadi, bila ada yang bersengketa, tinggal mengurus ganti ruginya ke pengadilan dengan nilai jual objek pajak (NJOP) yang jelas.

Hal lain terkait aturan pajak dan penggunaan tanah-tanah terlantar. Tanah bagi pengembang, jelas Totok, merupakan inventory untuk pengembangan usaha. Ia setuju untuk tanah yang lama tidak dikelola dan tidak ada izin, diatur lebih ketat. Namun, tanah berupa land bank pengembang yang sudah jelas izin dan masterplan-nya jangan disebut tanah terlantar.

“Termasuk untuk kepemilikan asing, aturannya bisa dimiliki dengan hak 30 tahun dan diperpanjang 20+30 tahun. Ini banyak yang meragukan, makanya menurut kami dibuat moderat saja langsung 50 tahun. Intinya, untuk aturan-aturan teknis dibuat fleksibel melalui aturan turunannya seperti peraturan pemerintah (PP) atau peratura menteri (Permen) sehingga UU bisa cepat merespon kebutuhan zaman,” tuturnya.

 

sumber berita : housingestate.id / foto : kontan.co.id

Komentar

Artikel Terkait

Senin, , 22 Juli 2019 - 14:38 WIB

REI Berharap RUU Pertanahan Disahkan September 2019

Telah dilihat : 129 kali

Wawancara yang Aneh - Pak Leman Eps #3

Telah dilihat : 146 kali

Kambing Naik Alphard