Hadapi Ancaman Freeport, Pemerintah Perlu Konsolidasi

itoday - Pemerintah melakukan konsolidasi dengan Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) guna mempersiapkan langkah hukum menghadapi ancaman arbitrase PT Freeport Indonesia.

”Kami sebagai advokat ingin memberikan dukungan penuh dan melakukan aksi hukum terkait ancaman arbitrase Freeport. Menteri ESDM senang sekali, bila perlu konsolidasi ini akan dilanjutkan dengan melibatkan Jaksa Agung,” ujar Dewan Penasihat Peradi Otto Hasibuan seusai bertemu dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan, di Jakarta.

Menurut dia, dari hasil konsolidasi itu, pihaknya telah mendapatkan informasi bahwa ada ketidakpatuhan Freeport terhadap sejumlah aturan yang dibuat pemerintah. Namun, untuk mempelajari lebih lanjut, Otto meminta diberikan akses data dan informasi seluas- luasnya guna mempelajari pelanggaran yang selama ini dilakukan Freeport.

Dia menegaskan bahwa pemerintah tidak perlu khawatir dengan ancaman Freeport melakukan gugatan arbitrase di Mahkamah Arbitrase Internasional. Pihaknya yakin Pemerintah Indonesia akan menang melawan Freeport. Berdasarkan pemahamannya, sejauh ini Freeport telah melakukan wanprestasi karena tidak patuh terhadap aturan yang dibuat pemerintah.

”Kami akan teliti dan analisis. Kalau mereka melakukan pelanggaran terlebih dahulu atau wanprestasi, otomatis di dalam hukum di mana saja tidak bisa menggugat karena telah terlebih dulu ingkar janji,” ucapnya.

Sebelumnya, Menteri ESDM Ignasius Jonan menegaskan bahwa pemerintah sudah siap jika Freeport benar-benar membawa kasus perubahan status kontrak ke Mahkamah Arbitrase Internasional. ”Tidak hanya siap menghadapi, tapi pemerintah juga bisa membawa kasus ini ke arbitrase,” tegas Jonan.

baru-baru ini. Selain berkonsolidasi dengan Peradi, Kementerian ESDM juga melakukan pertemuan dengan sejumlah pejabat dan para tokoh daerah di mana Freeport menambang emas, yaitudiMimika, Papua.

Bupati Mimika Eltinus Omaleng menandaskan, pihaknya mendukung penuh pemerintah mengubah rezim kontrak karya (KK) Freeport menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Menurut dia, perubahan rezim kontrak menjadi izin usaha akan lebih menguntungkan, khususnya bagi masyarakat sekitartambang.

Pasalnya dengan perubahan itu, Freeport wajib memberikan mayoritas sahamnya kepada pemerintah, yaitu sebesar 51%. Dengan demikian, menurut dia, pemerintah daerah juga akan mendapat bagian dan manfaat yang lebih besar.

Dia mengatakan, sebagai pemilik hak ulayat, daerah akan dilibatkan dalam proses negosiasi jika terjadi kesepakatan antara pemerintah dan Freeport. ”Menteri berjanji di dalam 51% itu ada sekian persen jadi milik hak ulayat,” sebut Eltinus.


Sumber: Okezone.com

Komentar

Artikel Terkait

Telah dilihat : 929 kali

sahabat total episode 2

Telah dilihat : 918 kali

sahabat total episode 1