Bos Go-Jek Bahagia Larangan Motor di Jalan Thamrin Bakal Dicabut

itoday - Chief Executive Officer (CEO) Go-Jek, Nadiem Makarim, mengaku bahagia untuk driver Go-Jek lantaran larangan sepeda motor melintas di sepanjang Jalan MH Thamrin hingga Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, bakal dicabut.

"Saya baru dengar itu tadi (dari Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno), baru saja dengar. Kalau saya lebih bahagia untuk driver kami kalau memang terjadi," kata Nadiem saat ditemui di Go-Food Festival di Pelataran Pasaraya Blok M, Jakarta, Selasa (9/1/2018).

Nadiem lebih lanjut mengatakan, dirinya turut berbahagia untuk para pengemudi Go-Jek. Sebab, selama ini para pengemudi kesulitan mengambil pesanan di sepanjang jalan tersebut.

"Jadi, saya sangat happy untuk driver yang biasa melayani customer di situ," ujarnya.

Sebelumnya, Sandiaga yang menghadiri acara Go-Food Festival di Pelataran Pasaraya Blok M mengemukakan, dirinya melihat jumlah pelaku usaha yang terdampak larangan melintas sepeda motor sekitar 400 ribu UMKM.

"Saya dan Pak Anies melihat, ada sekitar 400 ribu usaha kecil, usaha mikro, di seluruh Jakarta yang terdampak kebijakan yang tidak menghadirkan rasa keberadilan di DKI Jakarta," kata Sandiaga.

Sandiaga juga mengatakan, sebelumnya dia dan Anies mencoba memikirkan ide untuk revisi larangan sepeda motor di sepanjang Jalan MH Thamrin-Merdeka Barat.

"Tapi belum seminggu bergerak, tahu-tahu Mahkamah Agung sudah menurunkan keputusan Pergub itu harus direvisi segera dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta didenda Rp 1 juta," katanya.

Pelarangan sepeda motor melintas di sepanjang Jalan MH Thamrin hingga Jalan Merdeka Barat bakal segera dicabut. 

Pasalnya, Mahkamah Agung (MA) telah menerima permohonan dari Yuliansyah Hamid dan Diki Iskandar mengenai Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 195 Tahun 2014 tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor.

Dengan demikian, MA membatalkan Pergub Nomor 195 Tahun 2014 yang dibuat pada masa kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta.

"Mengabulkan permohonan keberatan hak uji materiil dari para pemohon Yuliansyah Hamid, Diki Iskandar," kata Ketua Majelis Hakim MA Irfan Fachruddin, seperti dikutip dalam salinan putusan MA, dilansir News Liputan6.com, ditulis Selasa (8/1/2018).

Selain membatalkan Pergub, MA juga menghukum Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk membayar biaya perkara. "Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000.000," kata Irfan.

 

Sumber: Liputan6

Komentar

Artikel Terkait

Senin, , 17 Desember 2018 - 02:01 WIB

Prabowo Hadiri Kopdar Ojek Online di Sentul

Telah dilihat : 142 kali

Euforia Persija Jakarta Juara Part 2

Telah dilihat : 153 kali

Euforia Persija Jakarta Juara

Telah dilihat : 1616 kali

Video klip #2019GantiPresiden