MUI Diminta Urungkan Niat Rebut Kembali Otoritas Sertifikasi Halal

itoday - Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) dari 28 daerah di Indonesia menggugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) meminta kembali diberikan otoritas mengeluarkan sertifikat halal. Padahal, dalam perumusan UU Jaminan Produk Halal (JPH), MUI juga dimintai pendapat oleh DPR.

"Langkah sejumlah Direktur LPPOM MUI mengajukan uji materi (judicial review) ke Mahkamah Konstitusi terkait dengan pembatalan norma Pasal 5, Pasal 6, Pasal 47 ayat 2 dan ayat 3 UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UUJPH) patut dicermati. Peristiwa ini sangat menarik dan unik. Sebab dalam proses perumusan beleid tersebut pemerintah dan DPR secara intens melibatkan unsur MUI," kata dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta, Mustolih Siradj saat berbincang dengan detikcom, Kamis (15/8/2019).

Sejak digagas tahun 2004, beleid ini baru disahkan tahun 2014 di masa-masa akhir kepemimpinan SBY. Butuh waktu sepuluh tahun untuk mengolkan UU itu. 

"Konsep UU JPH memang mengalami pasang surut. Tarik ulur berbagai kepentingan tak terhindarkan. Bukan saja kalangan domestik tetapi juga kepentingan pihak-pihak di luar negeri," ujar Mustolih.

Dalam berkas permohonan yang sudah diunggah di situs MK (MK), LPPOM MUI Pusat tidak ikut menggugat. Selain itu, UU JPH pernah digugat pula ke MK beberapa waktu lalu. Dalam sidang, Direktur LPPOM MUI Pusat diajukan pemerintah sebagai saksi ahli.

Komentar

Artikel Terkait