Tarif STNK Naik, Rakyat Resah

itoday - Kebijakan pemerintah menaikan tarif penerbitan surat-surat kendaraan, seperti surat tanda nomor kendaraan (STNK), buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB), mutasi, dan tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB), dinilai picu keresahan di masyarakat.

Pandangan itu disampaikan Gubernur Jabar Ahmad Heryawan, kemarin. Aher mengemukakan, penerapan tarif baru penerbitan surat-surat kendaraan bermotor, baik roda dua maupun empat, menimbulkan keresahan masyarakat, khususnya masyarakat Jawa Barat. Sebab, pada penghujung 2016 lalu, Pemprov Jabar baru saja membuat kebijakan menggratiskan denda pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama dari Oktober sampai Desember.

Namun secara tiba-tiba pemerintah pusat menerbitkan kebijakan tentang tarif baru penerbitan surat-surat kendaraan bermotor, baik roda dua dan empat yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60/2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan akan mulai diberlakukan pada 6 Januari ini.

“(Masyarakat) pasti akan kaget, soalnya sudah digratiskan (denda) PKB dan bea balik nama (terus muncul kebijakan baru dari pusat),” kata Aher.

Meski begitu, pihaknya akan membantu pemerintah untuk menyosialisasikan kebijakan baru tersebut. “Masyarakat pasti bertanya-tanya, kami akan sosialisasikan kebijakan ini dari pusat untuk pembangunan ke depan,” tutur dia.

Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jabar Dadang Suharto mengatakan, penerapan tarif baru untuk pengurusan surat-surat kendaraan bermotor tak akan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah (PAD).

Sebab, biaya penerbitan surat- surat kendaraan tersebut tidak masuk ke kas daerah, melainkan langsung masuk ke kas negara. “Itu kewenangannya juga berada di kepolisian bukan di kami (Pemprov Jabar),” kata Dadang.

Diketahui, pemerintah menerbitkan PP Nomor 60/2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Dalam peraturan itu, tarif untuk penerbitan STNK, penerbitan nomor registrasi kendaraan bermotor pilihan, surat izin, serta STNK lintas batas negara naik. Untuk kendaraan roda dua dari Rp50.000 menjadi Rp100.00 dan untuk roda empat dari Rp75.000 menjadi Rp200.000. Kenaikan tarif juga berlaku untuk penerbitan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) baru dan ganti kepemilikan (mutasi). Besaran tarif naik dari Rp80.000 untuk roda dua dan tiga menjadi Rp225.000.

Kendaraan roda dua dari Rp100.000 menjadi Rp375.000. “Jadi PP 60 tahun 2016 itu (terkait) PNPB kewenangannya di kepolisian. Kami (mengelola) hanya pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama saja,” ujar dia.

Namun, ungkap Dadang, Dispenda Jabar akan ikut membantu menyosialisasikan peraturan baru tersebut. Bahkan pihaknya telah bertemu dengan kepolisian dan pihak terkait untuk membahas aturan baru ini.

“Intinya kami dari pembina Samsat siap melakukan sosialisasi, baik melalui media luar ruang maupun medsos (media sosial). Ini perlu, soalnya aturan ini berlaku tanggal 6 Januari. (Sosialisasi) ini tugas bersama agar masyarakat tahu,” tutur Dadang.

Disinggung tentang total pendapatan dari pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBKNB), Kadispenda menyatakan, pada 2016, dari target pendapatan Rp26.491.259.847.000, terealisasi Rp27.490.358.487.000 atau 103,77%.

Sedangkan pendapatan asli daerah (PAD) dari total target Rp16.266.951.986.000 terealisasi Rp16.973.972.200.000 atau 105,35%. Sumbangan paling besar PAD Jabar berasal dari PKB dan BBNKB. Untuk PKB dari target Rp5.980.266.000.000 terealisasi Rp6.185.202.092.000. Kemudian untuk BBNKB dari target Rp4.606.799.000 terealisasi Rp4.984.049.418.000. “Semua capaian itu berkat berbagai upaya dan inovasi yang dilakukan. Kesadaran masyarakat dalam membayar pajak juga sudah baik,” pungkasnya.

Bebani Masyarakat

Pengamat Ekonomi Universitas Pasundan (Unpas) Acuviarta Kartabi mengemukakan, kenaikan tarif penerbitan STNK, BPKB, dan TNKB memang cukup besar sekitar 100%-300%. “Kenaikan ini harusnya bisa sepadan, di satu sisi ada kenaikkan tarif sedangkan di sisi lain yakni masyarakat ada kenaikkan pelayanan yang harusnya diterima,” kata Acuviarta kepada KORAN SINDO, semalam.

Meski begitu, ujar Acuviarta, kenaikan tarif ini tak terlalu berdampak terhadap industri otomotif. Meski ada dampak, Acu menilai sangat kecil sehingga tidak terlalu berpengaruh. Asalkan ada kejelasan dan transparansi dalam prosesnya. “Naik tidak apa-apa, asalkan ada kepastian proseduralnya, misalkan benar-benar dijamin agar bebas pungli,” ujar Acu. Dia berharap pemerintah tidak menaikan tarif terkait STNK, BPKB, dan TNKB dengan persentase sebesar itu.

Pasalnya, beban masyarakat terkait kepemilikan kendaraan bermotor itu tak hanya persoalan STNK. Masih ada beberapa kewajiban lain yang harus dipenuhi masyarakat seperti membayar pajak kendaraan bermotor dan bahan bakar.

“Saya berharap, aturan kenaikkan tarif surat-surat kendaraan ini harus dijelaskan oleh pemerintah dan diterapkan di lapangan dengan benar. Di satu sisi harus ada peningkatan kualitas pelayanan Polri khususnya dan pemerintah pada umumnya, terhadap pengguna kendaraan bermotor,” tandas Acu.

Acu menilai, kenaikan tarif penerbitan surat kendaraan kurang relevan dengan kondisi perekonomian Indonesia saat ini. Pada awal tahun seharusnya pemerintah lebih meningkatkan ekspektasi perbaikan stabilitas ekonomi yang tak hanya bersifat sektoral.

“Dari sisi akumulasi biaya terkait kepemilikan kendaraan, ini cukup memberatkan. Jadi prisipnya bukan hanya persoalan dampak kenaikkan tarif STNK sepihak, tapi ini merupakan bagian dari kenaikan beban kepemilikan kendaraan yag sifatnya menambah beban masyarakat,” tandas dia.

Sementara itu, Manajer Operasional Honda Bandung Center (HBC) Junianto Naibaho mengemukakan, kenaikan tarif pengurusan BPKB dan STNK diprediksi tak berpengaruh signifikan terhadap penjualan mobil Honda di wilayah Jabar dan Banten.

Meskipun sebenarnya mungkin saja ada pengaruh, tapi karena tiap tahun harga mobil naik, jadi tidak begitu terasa. “Harga kendaraan rata-rata tiap tahun naik. Namun harus dianalisa lagi apakah kenaikannya lebih besar atau tidak karena adanya kenaikan tarif pengurusan BPKB dan STNK ini,” ungkap Junianto. Apalagi, ujar dia, kenaikan tarif penerbitan STNK, BPKB, dan TNKB itu berlaku untuk semua merek kendaraan.

“Perekonomian Indonesia cukup bagus dengan pertumbuhan sekitar 5%. Padahal ekonomi kurang bergairah pada 2016,” ujar dia. Menurut Juninato, tahun ini perekonomian diperkirakan akan terus menunjukkan penguatan. Daya beli masyarakat meningkat. “Ada tarif yang naik kalau diikuti dengan daya beli yang jauh lebih meningkat tidak akan berpengaruh terlalu besar terhadap penjualan kendaraan,” tutur Junianto.

DPR Desak Pemerintah Kaji Ulang

DPR meminta pemerintah tak terburu-buru memberlakukan kenaikan tarif penerbitan surat tanda nomor kendaraan (STNK), buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB), mutasi, dan tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB) pada Jumat (6/1) lusa. DPR menilai pemerintah perlu lebih dulu membenahi sarana dan prasana transportasi umum sebelum memberlakukan kebijakan kenaikan tarif yang besarnya dua hingga tiga kali lipat dari tarif lama itu.

“Masyarakat harus bisa mendapat alternatif yang aman, nyaman, dan tertib. Tentu saja kenaikan tarif ini sangat memberatkan bagi masyarakat kelas menengah ke bawah,” kata anggota Komisi III DPR Nasir Djamil di Jakarta, kemarin. Menurut Nasir, layanan transportasi umum saat ini masih di bawah standard kelayakan dan tarif yang berlaku mahal, khsususnya di daerah-daerah.

Politikus PKS ini mensinyalir kebijakan tersebut sebagai upaya pemerintah mengambil jalan pintas untuk menaikkan pendapatan negara dari sektor pajak. Padahal dalam pandangannya, banyak sektor lain yang bisa dioptimalkan di luar pajak STNK dan BPKB. “Sebab jika tarif naik, akan berdampak terhadap perekonomian masyarakat,” ujar Nasir. Anggota Komisi III DPR lainnya, Sufmi Dasco Ahmad juga khawatir kebijakan ini akan semakin membebani masyarakat bawah.

Dia mengusulkan agar kebijakan ini dipikirkan secara matang agar benar-benar bisa terealisasi. “Kalau mau dinaikkan itu mungkin mobil menengah ke atas, itu lebih mahal. Yang kendaraan umum kalau bisa naiknya sedikit, gitu aja,” kata Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra itu. Menurut Dasco, pemerintah perlu melakukan simulasi sebelum membuat kebijakan itu.

Misalnya, jenis kendaraan apa saja yang tarifnya dinaikkan sedikit, mana yang dinaikkan agak tinggi dan mana yang dinaikkan sangat tinggi. Terkait kenaikan ini, DPR juga akan meminta penjelasan dari kepolisian untuk mengetahui dasar kenaikan tarif tersebut. Lewat Peraturan Pemerintah (PP) No 60/2016 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), pemerintah menaikkan biaya penerbitan STNK, BPKB, mutasi, dan TNKB.

Terkait kenaikan itu, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, alasan pemerintah menerapkan tarif baru karena kepolisian saat ini telah mulai memperbaiki pelayanan ke masyarakat. “Untuk STNK, SIM dan lain-lain, tarifnya sejak 2010 juga tidak pernah di-update. Ini sudah 7 tahun,” katanya di Gedung Kemenkeu, kemarin.

Menurutnya, penyesuaian tarif PNBP dilakukan dengan melihat beberapa faktor seperti inasi ataupun perbaikan layanan di Kementerian dan Lembaga (K/L). PNBP, kata mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini, harus mencerminkan pelayanan yang diberikan oleh instansi pemerintahan tersebut. “Jadi dia harus menggambarkan pemerintah yang lebih efesien, baik dan terbuka dan kredibel. Sehingga masyarakat bisa lebih percaya terhadap jasa yang diberikan oleh pemerintah dengan baik,” paparnya.

Pada peraturan lama, biaya penerbitan STNK untuk roda dua sebesar Rp50.000 dan roda empat Rp75.000. Sementara di peraturan yang baru, biayanya naik dua kali lipat masing menjadi Rp100.000 dan Rp200.000. Kenaikan cukup signifikan terdapat pada item penerbitan BPKB baru dan ganti kepemilikan (mutasi).

Kendaraan roda dua dan tiga yang sebelumnya dikenakan biaya Rp80.000 naik menjadi Rp225.000. Untuk kendaraan roda empat dari sebelumnya Rp100.000 jadi Rp375.000.

Kabid Bin Gakkum Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri Kombes Pol Chrysnanda Dwi Laksana, menegaskan kenaikan ini merupakan investasi untuk program road safety yang akan dijalankan oleh kepolisian.

“Ini merupakan salah satu bentuk investasi road safety terhadap legitimasi asal usul kendaraan dan kepemilikannya, fungsi kontrol dari penegakan hukum, forensik kepolisian, dan pelayanan prima.” ungkap Chrysnanda. Investasi road safety dari PNBM ini juga diakui Chrysnanda bertujuan untuk mengintegrasikan sistem yang lebih modern.

Sumber: Okezone.com

Komentar

Artikel Terkait

Telah dilihat : 1088 kali

sahabat total episode 2

Telah dilihat : 1064 kali

sahabat total episode 1