TKI Jadi Komoditas Ekspor

 

 

itoday - Memperhatikan berbagai permasalahan TKI yang diangkat di mediadan cara penanggulangan TKI dirasakan TKI sudah dijadikan komoditas ekspor bukan manusia yang wajib dilindungi dan dijaga keselamatannya. Keadaan ini menjadi lebih kuat dengan tanggapan petinggi negeri ini yang intinya menyalahkan para TKI atas derita yang dialaminya. Ibarat barang yang diekpor bila pembeli atau konsumen merasa barang yang di order tidak sesuai dengan spesikasi maka dapat dibuang ditempat sampah karena tidak berharga sedang eksportir yang tidak bertanggung jawab lepas tangan setelah meraup keuntungang diatas penderitaan TKI

Bayangkan kalau pola pikir komoditas ini memang betul maka setiap orang yang berhubungan dengan TKI semuanya berusaha mendapatkan keuntungan yang sebesar besarnya mulai dari calon yang mencari mangsa ke desa desa, pengusaha yang memberangkatan TKI maupun pemerintah yang punya otoritas kebijakan.

Dugaan status TKI sudah menjadi komoditas ekspor semakin kuat berdasarkan pemberiatan Media Indonesia tanggal 28 Juni 2011 bahwa uang pungli keberangkatan TKI berhasil dikumpulkan 3 milyar perbulan, berarti perhari Rp.100.000.000,- atau persepuluh hari Rp.1.000.000.000,- dan kalau dihitung pertahun terkumpul uang haram dari memeras TKI Rp.36.000.000.000.- suatu jumlah yang fantatis.

Terjadinya dugaan pungutan ilegal TKI berawal dari pasal 36 UU.N0.39/2004 menyatakan bahwa segala biaya yang diperlukan dalam kegiatan perekrutan calon TKI dibebankan dan menjadi tanggung jawab pelaksana penempatan TKI swasta. Merasa bahwa biaya perekrutan TKI adalah tanggung jawab perusahaan bukan ditanggung oleh pemerintah disinilah perusahaan memanfaatkan seluas luasnya peluang mencari keuntungan.

Pungutan bagi setiap TKI dimulai dari ; biaya memasukan data TKI Rp. 50.000,- membayar health information menegement technology (Him-Tech) Rp. 25.000,- pungutan kesehatan Rp. 200.000,- dan ansuransi Rp. 400.000,-. Setelah proses perekrutan dilanjutkan dengan proses penempatan TKI biaya yang dikeluarkan ; majikan di luar negeri membayar antara Rp. 20 – Rp.50 Juta kepada agen dinegara asalnya, kemudian agen luar negeri menghubungi agen TKI di Indonesia yang menjadi rekanan dan membayar sejumlah uang, dan kemudian agen TKI merekrut dan mengirim TKI ke pemesan.

Berdasarkan pemberitaan Media Indonesia tersebut tundingan pungli mengarah kepada Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BPN2TKI) yang informasinya dihimpun dari pengusaha jasa tenagakerja Indonesia (PJTKI) dengan bukti rekning yang disetor kepada Sekretariat Bersama Asosiasi Pelaksana Pelatihan TKI (AP2TKI) dan Perhimpunan Pembinaan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kerja Indonesia (P5TKI) yang tidak dikenal di struktur lembaga pemerintahan.

Memang ironis bila lembaga yang diamanahkan mengurus penempatan dan perlindungan TKI melakukan pungutan kepada TKI sementara pemerintah sudah mengeluarkan biaya bukan sedikit untuk kegiatan operasional mereka. Dalam konteks ini tidak seharusnya BNP2TKI menarik pembayaran saat memasuka data TKI secara on line karena sudah dibiayai oleh APBN menurut Ketua Bidang Hukum Asosiasi Jasa Penempatan Asia Pasifik Halomoan Hutapea.

Sepanjang tenaga kerja Indonesia dianggap sebagai komoditas ekspor maka kebijakan apapun yang dilakukan pemerintah akan mis oriented atau salah arah serta tidak akan mampu mengatasi masalah TKI. Pemikiran ini disampaikan oleh akitivis Imigran Care Anis Hidayat bahwa kebijakan pemerintah selama ini tidak sungguh sungguh memihak kepada TKI buktinya sejak diluncurkannya pusat pengaduan TKI sudah 6.436 masalah TKI dilaporkan melalui Halo TKI nomor bebas pulsa 0800 1000.

 

 

Sumber Berita : kompasiana/Sumber Foto : www.google.com

Komentar

Artikel Terkait