Kemenperin Bocorkan Perpres Soal Aturan Mobil Listrik

itoday - Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, akhirnya menandatangani aturan mobil listrik. Bahkan aturan ini sudah diteken sejak Senin (5/8/2019) lalu. Tidak ada penjelasan sedikit pun, seperti apa aturan yang ditetapkan pemerintah Indonesia untuk bisa memperbanyak kendaraan listrik di Indonesia.

Kini Kementerian Perindustrian akhirnya memberikan bocoran, apa yang menjadi fokus pada aturan mobil listrik di Indonesia. Seperti dilansir detik.com.

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menyampaikan, kebijakan mengenai mobil listrik berkaitan erat dengan pengembangan ekosistem yang terkait dua hal.

Pertama, Perpres mobil listrik mengenai tentang percepatan, terdapat pembagian tugas-tugas bagi kementerian, antara lain penyediaan infrastruktur, research and development dan regulator.

Kemudian kedua, pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 tahun 2013 yang terkait dengan sistem fiskal perpajakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) yang akan mengacu pada tingkat emisi kendaraan.

"Nantinya akan ada insentif, apabila full electric vehicle atau fuel cell dengan emisi nol, maka PPnBM-nya juga nol. Jadi, berbasis kepada emisi yang dikeluarkan. Mobil listrik akan jalan apabila insentifnya pun jalan. Karena saat ini, mobil listrik harganya 40% lebih mahal daripada mobil biasa," ujarnya. 

Dalam revisi PP Nomor 41, dimasukkan juga roadmap (peta jalan) mengenai teknologi berbagai kendaraan berbasis listrik, termasuk untuk mengantisipasi teknologi kendaraan berbasis hidrogen atau fuel cell vehicle. "Jadi keseluruhan perkembangan teknologi sudah diadopsi," ujarnya.

Komentar

Artikel Terkait