Menteri Agraria Tantang Anies, Ratna Sarumpaet: Ini Menteri Bangga jadi Kaki Tangan Penjajah!

itoday - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah meminta Badan Pertanahan Nasional (BPN) menarik seluruh surat terkait reklamasi Pulau C, D dan G Teluk Jakarta. Permintaan tersebut tertuang pada surat nomor 2373/-1.794.2 tertanggal 29 Desember 2017.

Pemprov DKI Jakarta juga akan menarik seluruh surat yang menjadi landasan penerbitan Hak Guna Bangunan (HGB). Sebab HGB atas seluruh pulau-pulau di Teluk Jakarta tersebut telah diberikan kepada pihak ketiga.

Menanggapi ketegasan Anies, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR), Sofyan Djalil balik menantang Anies untuk menggugat di PTUN atau upaya hukum perdata.

Sofyan bersikukuh, semua Hak Guna Bangunan (HGB) yang diberikan kepada pihak ketiga di pulau reklamasi C, D dan G tidak dapat diperebutkan atau diganggu gugat. Penerbitan HGB di atas Hak Pengelolaan (HPL) dilaksanakan atas permintaan Pemerintah DKI Jakarta selama kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Syaiful Hidayat.

Jika Pemprov DKI Jakarta tidak setuju dengan pandangan Kementerian ATR / BPN, Sofyan menyarankan agar DKI melakukan upaya hukum melalui Lembaga Peradilan.

Masalah penarikan HGB Pulau Reklamasi pun menjadi polemik. Aktivis perempuan Ratna Sarumpaet menyesalkan pernyataan Sofyan Djalil yang menantang Anies menggunggat Kementerian ATR/BPN.

“Ini Menteri pribumi bangga (tak malu) jadi kaki tangan penjajah. Apa kata Wapres Pribumi @Pak_JK tentang hal ini?” tulis Ratna di akun Twitter @RatnaSpaet menanggapi tulisan bertajuk “Soal HGB Pulau Reklamasi, Menteri ATR tantang Anies Gugat di PTUN”.

Komentar

Artikel Terkait

Selasa, , 18 Desember 2018 - 16:16 WIB

Pose 2 Jari, Anies Baswedan Diselidiki Bawaslu

Kamis, , 13 Desember 2018 - 16:03 WIB

Ini Rute Pawai Kemenangan Persija