MK Perkuat PT 20%, Andi Arief: Kalau Rakyat Tahu, Kemungkinan Ngamuk

itoday - Mantan staf khusus Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Andi Arief, menyesalkan putusan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak uji materi pasal 222 UU 7/2017 tentang Pemilihan Umum, soal ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) 20 persen.

Andi Arief menyebut keputusan MK (11/01) itu menguatkan “era kebodohan massal”. “Indonesia sedang memasuki era kebodohan massal dan Mahkamah Konstitusi menguatkannya,” tegas Andi di akun Twitter @andiarief__.

Tak hanya itu, Andi Arief juga menyebut MK “sok tahu” dengan keputusan tersebut. “Memperkuat presidensial dengan mematok PT 20 persen, itu artinya MK sok tahu. Di amerika, presidensial kuat bukan dengan mematok PT 20 persen. Mematok PT dengan prosentase besar sebetulnya malah bisa melemahkan presidensial, dengan tidak sadar parlemennya malah menguat,” tegas @andiarief__.

Andi Arief pun mengingatkan, rakyat mungkin akan ‘ngamuk’ jika tahu soal suara rakyat di Pemilu 2019  untuk memilih Presiden di 2024. 

 “Suara rakyat di Pemilu 2019 untuk memilih Presiden di 2024, alakazam. Ini masalah utamanya adalah rakyat belum banyak mengetahui soal suara sekarang untuk Pilpres nanti, kalau tahu kemungkinan ngamuk. Sudah menjadi takdir sejarah, perubahan di bumi Nusantara ini kalau terjadi rakyat ngamuk,” tulis @andiarief__.

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini, menilai MK   tak yakin dengan keputusannya terkait uji materi presidential treshold (PT) 20 persen. Logika yang dibangun hakim MK juga jauh dari logika konstitusi atau UUD 1945.

Menurut Titi, MK bagaikan pengamat politik. Pada putusannya, MK berbicara soal sistem negara presidensial rasa parlementer. MK juga berbicara soal penyederhanaan partai. Titi menganggap, MK tidak fokus dengan argumen konstitusional yang ingin dibangun berkaitan dengan PT.

Titi melanjutkan, MK sama sekali tidak menyentuh soal rasionalitas dan relevansi PT terkait dengan keberadaan Pasal 6a UUD 1945. Termasuk juga penggunaan suara atau kursi dari pemilihan umum (pemilu) sebelumnya.

"Jadi jika kita lihat, logika yang sangat bisa diterima justru logika dissenting opinion. Bukan karena opini dissenting cocok dengan apa yang kami mohonkan," kata Titi seperti dikutip republika (11/01).

Komentar

Artikel Terkait

Telah dilihat : 2262 kali

sahabat total episode 2

Telah dilihat : 2232 kali

sahabat total episode 1