Pengkritik DPR Bisa Dipidana, Pengamat: Ini Kolaborasi DPR-Presiden Demi Menangkan Jokowi di 2019

itoday - Bisa dikatakan Indonesia sedang mengalami kegelapan demokrasi, karena pihak yang mengkritik DPR bisa dipidana. 

Pendapat itu disampaikan pengamat politik Ahmad Lubis (13/02), menanggapi  pengesahan revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).

"Presiden mau ajukan pasal Penghinaan Presiden, sedangkan DPR punya pasal antikritik. Indonesia menuju kegelapan," tegas Ahmad Lubis.

Menurut Lubis, “pasal antikritik” terhadap DPR telah menjadikan lembaga wakil rakyat itu tidak lagi sesuai dengan amanat reformasi. "Amanat reformasi menjamin kebebasan berbicara termasuk mengkritik keras terhadap DPR," beber Lubis.

Lubis mencurigai, jika pasal penghinaan Presiden disahkan dan DPR punya pasal antikritik maka muncul kekuatan otoriter diktator. "Baru kali ini, di era Jokowi rakyat akan dibungkam," tegas Lubis.

Kata Lubis, pasal antikritik yang telah disahkan nampaknya akan membukakan jalan pengesahan Pasal Penghinaan Presiden. "Ini untuk kekuasaan Jokowi 2019. Kolaborasi DPR-Presiden atas nama stabilitas politik. Mirip yang dilakukan era Soeharto," jelas Lubis. 

DPR  mengesahkan revisi UU MD3 dalam rapat paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Fadli Zon, Senin (12/02). UU tetap disahkan meski ada dua fraksi yang walk out, yaitu PPP dan NasDem.

Salah satu pasal kontroversial adalah pasal 122, yang mengatur tugas Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Salah satu kewenangan di huruf (k) mengizinkan MKD mengambil langkah hukum terhadap pihak-pihak yang merendahkan DPR.

"Mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR," demikian bunyi aturan itu.

Komentar

Artikel Terkait

Telah dilihat : 3164 kali

sahabat total episode 3

Telah dilihat : 3365 kali

sahabat total episode 2