KPK Hibah Rampasan ke Polri, Adhie Massardi: Ini Abuse of Power, dan Terkesan Bagi-bagi Hasil Jarahan

itoday - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menghibahkan tanah dan bangunan yang dirampas dari Nazaruddin ke institusi Polri. 

Mantan juru bicara Presiden KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Adhie Massardi, bereaksi keras atas langkah KPK ini.

“Wah, ini sudah abuse of power dan terkesan bagi-bagi hasil jarahan. Seharusnya semua hasil rampasan aparat hukum (negara) diserahkan kepada Bendahara Negara. Di situ nanti diatur peruntukannya. Dimusnahkan atau dilelang, atau dihibahkan..!” tegas Adhie di akun Twitter @AdhieMassardi.

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengungkapkan, pemberian sejumlah aset koruptor ke Polri telah sesuai dengan Undang-Undang. Sebab, barang rampasan tersebut merupakan hasil tindak pidana korupsi yang sejatinya milik rakyat.

Febri menambahkan, nantinya, aset tersebut akan digunakan oleh Polri untuk kepentingan penegakan hukum. Lembaga kepolisian sendiri merupakan institusi negara yang berhak mendapatkan aset-aset rampasan dari para koruptor untuk kepentingan bersama.

"Ini pernah kita lakukan juga sebenarnya kepada Polri, Kemenkumham, BPS, ANRI dan juga bahkan untuk pelaksanaan tugas lain terkait dengan penegakan hukum," kata Febri.

Barang rampasan lembaga antirasuah yang akan dihibahkan ke Korps Bhayangkara diantaranya, dua bidang tanah dan bangunan seharga Rp12,4 miliar yang berlokasi di Jalan Wijaya, Graha Puri Blok C Nomor 15, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Dua bidang tanah itu hasil rampasan KPK dari terpidana mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M. Nazaruddin. Aset tersebutdiserahkan dan akan digunakan oleh Bareskrim Polri untuk mendukung pelaksanaan tugas penegakan hukum.‎

Soal barang rampasan salah satunya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan PMK Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara.

 

Komentar

Artikel Terkait

Senin, , 20 Agustus 2018 - 17:22 WIB

Ketum PPP Mangkir Dalam Pemeriksaan KPK