Sosiolog: KPK Harus Umumkan Status Hukum Cagub yang Sudah Bolak-balik Diperiksa KPK

itoday - Wapres Jusuf Kalla akhirnya meminta Menkopolhukam Wiranto untuk duduk bersama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi terkait polemik penetapan tersangka Pilkada Serentak 2018.

Wiranto sebelumnya meminta KPK untuk menunda rencana pengumuman tersangka korupsi peserta Pilkada Serentak 2018. Namun, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang justru menolak permintaan penundaan proses hukum tersebut.

Dukungan mengalir ke KPK. KPK didorong untuk segera mengumumkan calon kepada daerah yang terindikasi korupsi, agar rakyat tidak memilih pemimpin yang korup.

Sosiolog yang juga rektor Universitas Ibnu Chaldun Jakarta, Musni Umar, berharap KPK mengumumkan calon kepala daerah yang terindikasi korupsi. “Demi keadilan dan kesetaraan di mata hukum, sudah saatnya KPK umumkan calon Gubernur yang terindikasi korupsi siapapun juga orangnya termasuk  calon Gubernur yang sudah bolak-balik diperiksa KPK.  Rakyat di daerah harus dilindungi jangan sampai memilih pemimpin yang korup,” tegas Musni Umar di akun Twitter @musniumar.

Senada dengan Musni Umar, pakar hukum tata negara Mahfud MD juga meminta KPK untuk menetapkan calon kepala daerah sebagai tersangka sesuai dengan alat bukti yang ada, tanpa menunggu Pilkada.

“Ya, isi ralatnya benar. Kalau @KPK_RI tak mau dihimbau ya tak usah ditunda. Tersangkakan saja sesuai dengan alat bukti yang ada. Tak usah nunggu pilkada,” tegas Mahfud di akun @mohmahfudmd.

@mohmahfudmd juga meretwet tulisan bertajuk “Wiranto Persilakan KPK Umumkan Peserta Pilkada Tersangka Korupsi”: “Alhamdulillah. Berita ini yang sesuai dengan hukum. Ayo, @KPK_RI terus jalan. Janjinya minggu ini diumumkan, ayo, umumkan saja.”

Komentar

Artikel Terkait

Telah dilihat : 3357 kali

sahabat total episode 3

Telah dilihat : 3575 kali

sahabat total episode 2