Jakgung: Tunda Proses Hukum Calon Kepala Daerah, Ratna Sarumpaet: Kayak yang Punya Republik

itoday - Jaksa Agung HM Prasetyo tetap ngotot akan menunda proses penegakan hukum perkara yang menyangkut calon kepala daerah selama tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018. 

Prasetyo beralasan, kebijakan itu diambil untuk menghargai dan menghormati proses Pilkada agar berjalan lancar dan tanpa hambatan.

Aktivis perempuan Ratna Sarumpaet menyoal sikap Jaksa Agung. “Berasa kayak yang punya Republik,  Jaksa Agung yang satu ini merasa berhak jadi songong. Kasihan Negriku ...,” tegas Ratna  di akun Twitter @RatnaSpaet mengomentari tulisan bertajuk “Jaksa Agung: Apa Salahnya Tunggu Sampai Pilkada Selesai”.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Thony Saut Situmorang menyatakan, ‎KPK tidak akan menuruti permintaan agar KPK menunda penetapan tersangka sejumlah kepala daerah. 

Menurut Saut, proses hukum di KPK akan tetap berjalan serta tidak bisa dihentikan dan diintervensi siapapun. Sebaiknya untuk pemerintah menyikapi secara serius atas calon kepala daerah yang menjadi tersangka.

Belakangan, Jaksa Agung HM Prasetyo kembali menegaskan sikap Kejaksaan Agung menunda proses penegakan hukum perkara yang menyangkut calon kepala daerah selama tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018. 

 “Penundaan dimaksud semata hanya untuk memastikan agar proses pelaksana pilkada dengan baik dan lancar tanpa ada hambatan," ujar Prasetyo pada rapat kerja dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen Senayan (28/03).

Prasetyo menyatakan kebijakan juga diambil agar proses demokrasi dan politik berjalan sesuai koridor. Dengan demikian, dia mengatakan, tidak ada kendala hal-hal yang menyebabkan gagalnya pemilihan atau kontestasi yang berjalan tidak fair.

Komentar

Artikel Terkait