Soal RUU Terorisme, Mendagri Minta HAM Disingkirkan! Goenawan Mohamad: Ini Harus Ditentang!

itoday - Mendagri Tjahjo Kumolo meminta Panitia Khusus RUU Tindak Pidana Terorisme di DPR, agar menyingkirkan HAM demi keamanan dan stabilitas, untuk segera merampungkan RUU tersebut.

Aktivis liberal yang juga tokoh Komunitas Salihara, Goenawan Mohamad, mengingatkan Tjahjo bahwa HAM dijamin Konstitusi RI.

“Pak Menteri tidak tahu, hak asasi manusia dijamin Konstitusi kita?  Terorisme kini memang jahat —mengorbankan nyawa anak dengan sengaja.  Tapi jangan sampai rakyat dicekam pelanggaran HAM lagi. Pemerintahan @jokowi jangan kembali ke masa pra-reformasi!” tulis Goenawan Mohamad (GM) di akun Twitter @gm_gm.

GM menegaskan, menganggap HAM bisa disingkirkan demi keamanan, harus ditentang. “Memperketat pengamanan dalam keadaan begini itu baik. Tapi menganggap hak asasi manusia, karunia Tuhan, bisa disingkirkan itu harus ditentang!” tegas @gm_gm.

@gm_gm juga mengingatkan: “Sayangnya orang berteriak menghormati hak asasi hanya ketika dia dan kelompoknya terancam. Tapi tak peduli ketika kelompok yang dimusuhinya terancam.  Ini oportunisme, atau kemunafikan.”

Diberitakan sebelumnya, Mendagri Tjahjo Kumolo meminta DPR, terutama Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Terorisme, agar segera merampungkan RUU tersebut. Bila DPR tidak menyelesaikan maka pemerintah akan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu).

Meski begitu, pemerintah berharap DPR bersedia untuk menuntaskan Undang Undang Tindak Pidana Terorisme. Yang akan dijadikan dasar pemberantasan teroris di Indonesia.

"Saya kira teman-teman fraksi di DPR semua paham pentingnya payung hukum, sehingga aparat keamanan khususnya kepolisian dan TNI tidak ragu-ragu untuk menindak. Singkirkan HAM, keamanan dan stabilitas yang penting," tegas Tjahjo seperti dikutip viva.co.id (14/05).

Komentar

Artikel Terkait