Hasil Survei Charta Politika Jomplang Jauh di Pilkada 2018, Diplomat Senior: Ini Skandal Persurveian!

itoday - Kredibilitas lembaga survei Charta Politika pimpinan Yunarto Wijaya kembali dipertanyakan. Pada survei Pilkada DKI 2017, hasil survei Charta Politika sebelum Pilkada dan hasil Quick Count(QC) berbeda jauh. Kini, di Pilkada 2018, hasil survei Charta jomplang jauh.

Sebelum Pilkada Jabar 2018, Charta Politika  merilis data bahwa elektabilitas pasangan Sudrajat-Syaikhu hanya 7,6%, sementara Ridwan Kamil-UU 37,6%. Hasil QC, perolehan kedua pasangan di kisaran 30%.

Demikian juga di Pilkada Jateng, Charta menyatakan elektabilitas Ganjar-Taj Yasin 70,5 persen dan Sudirman-Ida hanya 13,6 persen. Padahal pada hasil QC suara Ganjar-Taj Yasin hanya berkisar 57 persen dan Sudirman - Ida mampu meraih sekitar 42 persen suara.

Diplomat senior Hazairin Pohan menyoal survei pra Pilkada yang meleset jauh dari hasil QC. “Wah ini skandal persurveian. Tanpa etics keilmuan semua menjadi barang dagangan..,” tegas Haz Pohan di akun Twitter @hazpohan.

Penegasan @hazpohan itu mengomentari akun @SurYosodipuro_ yang sebelumnya menulis: “Dengan berbagai hasil survei yang sering terlalu ‘jomplang’dengan hasil penghitungan yang sebenarnya begini, apakah masih pantas kelompok ini mengaku sebagai ‘lembaga survei?’.... @SurYosodipuro_ melampirkan link tulisan bertajuk “Seperti Pilgub DKI, Hasil Survei Charta Politika Kembali Meleset Jauh Di Pilkada 2018”.

@hazpohan juga mengomentari penegasan akun @mkhumaini yang membeberkan hasil survei enam lembaga survei yang menyatakan pasangan Sudrajat-Syaikhu (Asyik) di bawah 10%.

“Kalau pers yang benar ini akan diangkat menjadi headline, kecuali media telah menjadi pemandu sorak bersama perusahaan survei..,” tegas @hazpohan mengomentari akun @mkhumaini.

Sebelumnya, @mkhumaini menulis: “Kenapa 6 lembaga survei hasil survei mereka untuk Asyik di bawah 10%? Jika survei dilakukan dengan metedologi yang benar dan datanya valid mustinya hasilnya tidak signifikan perbedaannya? Atau survei tersebut dilakukan untuk membentuk opini publik? Apakah hasil survei Prabowo dikebiri?”.

Komentar

Artikel Terkait