‘Orang Gila’ jadi Pemilih Pemilu 2019, Sosiolog: Apa Kita Masih Waras?

itoday - Kengototan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk memasukkan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ)  dalam daftar pemilihan tetap (DPT) Pemilu 2019 memicu polemik.

Sosiolog yang juga rektor Universitas Ibnu Chaldun, Musni Umar, turut berkomentar keras menentang pemberian hak pilih ODGJ pada Pemilu 2019. “Orang gila mau dijadikan pemilih Pemilu 2019.  Apa kita masih waras?” tulis Musni Umar di akun Twitter @musniumar.

Pernyataan Musni Umar itu menanggapi tulisan bertajuk “Caleg PKB Kabupaten Mojokerto Ditikam Orang Gila”.

Diberitakan, caleg dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Mojokerto, Pitung Hariono, dibacok  Mas’ud (30) salah satu ODGJ. Kejadian bermula saat petugas dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, Kota dan Kabupaten Mojokerto, datang ke rumah Mas'ud. Petugas datang untuk melakukan proyek pelatihan penanganan orang gila. Namun, saat Mas'ud diminta untuk mandi, ia malah memberontak dan mengamuk.

Soal hak pilih ODGJ, sebelumnya Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menegaskan sebagai kepala daerah, kewajibannya adalah melaksanakan segala peraturan yang sudah ditetapkan. Berkaitan dengan Pemilu, tentu keputusan dari KPU sebagai penyelenggara.

"Pada dasarnya mengikuti apa pun aturan yang diputuskan oleh KPU, DPR atau pun perundangan, tugas dari kepala daerah ini mengamankan bukan mempertanyakan," jelas Ridwan Kamil seperti dikutip rmol (25/11).

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 135/PUU-XIII/2015, ODGJ diakomodir untuk tetap bisa memiliki hak pilih, meskipun dengan persyaratan tambahan.

Dai kondang Ustadz Abdul Somad (UAS) turut mempertanyakan hak pilih ODGJ. Kritikan tersebut dilontarkan UAS dalam sebuah rekaman video ceramah yang viral di media sosial. UAS menyatakan bahwa ada tiga golongan manusia yang tidak dicatat dosanya, salah satunya yakni orang gila.  "Maka aneh orang gila bisa nyoblos," kata UAS dalam video tersebut.

Komentar

Artikel Terkait