“Seribu Luhut Acungkan Jari tak Ada Pengaruh Buat Rakyat, Tapi Satu Anies akan Diikuti Seluruh Rakyat”

 

itoday - Indonesia merdeka untuk menjadi hukum dan demokrasi yang berkeadilan berdasarkan Pancasila. Tetapi, di tahun politik jelang Pemilu 2019, justru ketidakadilan yang mengemuka.

Kesimpulan itu disampaikan Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nurwahid menyikapi ancaman Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) yang akan membidik Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan Pasal 547 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Ketua Bawaslu Kabupaten Bogor Irvan Firmansyah menyatakan Anies Baswedan diduga melanggar pasal 547 UU 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dengan ancaman pidana penjara tiga tahun. Hal itu terkait gestur dan ucapan Anies saat menghadiri acara Konferensi Nasional Partai Gerindra di SICC, Sentul, Jawa Barat, Senin (17/12/2018).

“Indonesia merdeka untuk jadi negara hukum dan demokrasi, yang berkeadilan. Itulah PancaSila. Tapi, di tahun politik, justru ketidakadilan yang mengemuka. Seperti perlakuan terhadap Gubernur Anies yang acungkan 2 jari dipanggil Bawaslu. Tapi gubernur/walikota yang acungkan 1 jari, tak diapa-apakan, ‘sinyal positif’, katanya,” tulis Hidayat Nurwahid (HNW) di akun Twitter @hnurwahid.

Politisi PKS ini juga menegakan, bahwa Bawaslu RI ikut-ikutan mempertontonkan ketidakadilan. “Kok @bawaslu_RI jadi ikut-ikutan pertontonkan ketidakadilan, ya?! Harusnya mereka pupuk kepercayaan publik, tidak malah sebaliknya, antara lain dengan laksanakan aturan dengan adil. Apalagi “adil” disebutkn 2 kali dalam PancaSila. Apalagi selain banyak bupati, ada juga walkot dan gubernur yang acungkn 1 jari. Bawaslu?!,” tegas @hnurwahid meretweet kicauan akun @AkunTofa milik politisi PAN Mustofa Nahrawardaya.

@hnurwahid menambahkan: “Ditunggu sikap @bawaslu_RI yang adil, profesional dan tak partisan, terhadap Gubernur yang acungkan 1 jari, dan ajak-ajak yang lain untuk acungkan 1 jari. Sebagaimana yang sudah dilakukan Bawaslu terhadap Gubernur Jakarta,@aniesbaswedan. Itu untuk selamatkan kepercayaan publik kepada Bawaslu, kepada Pemilu dan hasil-hasil pemilu.”

Sebelumnya @AkunTofa menuliskan: “Anies Baswedan terancam 3 tahun gara-gara ngacung dua. Lha ini sekian banyak Bupati ngacung satu, terancam berapa abad? @bawaslu_RI.”

Pemikir Islam Ustadz Haikal Hassan turut mengomentari sikap Bawaslu terhadap Anies. Ustadz Haikal membandingkan perlakuan Bawaslu kepada Anies dengan sikap dan gestur Menko Kemaritiman Luhut Panjaitan yang sempat mengacungkan “salam satu jari” pada penutupan IMF-World Bank Meeting di Bali 14 Oktober 2018.

“Kenapa Luhut acungkan gak diperiksa? Sedangkan Anies acungkandiperiksa? Karena seribu Luhut acungkan apapun gak ada pengaruh buat rakyat, tapi satu Anies akan diikuti seluruh rakyat Indonesia.  Sampai disini paham? Kenapa mereka panik?,” tulis Ustadz Haikal di akun @haikal_hassan.

Luhut Panjaitan dan Menkeu Sri Mulyani dilaporkan Dahlan Pido ke Bawaslu. Saat itu, Bos IMF Christine Lagarde, sempat berpose dua jari, lalu berganti menjadi satu jari. Kemudian Sri Mulyani yang juga berada di situ menjelaskan ke bos IMF soal pose nomor urut di Pilpres 2019 dengan mengatakan 'two for Prabowo and one for Jokowi'. Belakangan Bawaslu menyatakan laporan pose satu jari Luhut dan Sri Mulyani tidak bisa dilanjutkan karena tidak memenuhi unsur ketentuan pelanggaran sebagaimana Pasal 547 UU 7/2017.

Komentar

Artikel Terkait