Pemikir Islam Kecam Kinerja Bawaslu: Haram Gaji Anda Jika Kerja Tidak Adil!

itoday - Pada Senin (07/01) Bawaslu Bogor telah melakukan klarifikasi terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait dugaan pelanggaran kampanye Pemilu Presiden 2019. Klarifikasi dilakukan di Kantor Bawaslu RI, Jakarta Pusat.

Kepala Departemen Hubungan Antar Lintas Partai PP Gekira Partai Gerindra Savitri Wiguna menilai, Bawaslu sedang menzolimi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. 

Menurut Savitri, simbol resmi pasangan 01 atau 02 belum ditetapkan secara resmi oleh KPK. "Bawaslu sedang memainkan peranan menzalimi Gubernur DKI Jakarta. Coba Bawaslu belajar lagi, apakah sudah ada penetapan resmi dari KPU tentang simbol resmi pasangan 02 atau 01," ujar Savitri seperti dikutip merdeka.com (08/01).

Savitri membandingkan “perlakuan” Bawaslu kepada Anies dengan aksi acungkan jari yang dilakukan kepala daerah ataupun menteri yang berada di kubu Joko Widodo-Maruf Amin. Yakni, momen Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan dan Menkeu Sri Mulyani yang kedapatan mengacungkan satu jari dalam acara sesi foto International Monetary Fund (IMF) di Bali. Kemudian sejumlah kepala daerah di Riau yang terang-terangan mengangkat satu jari dan memberi dukungan kepada Jokowi-Maruf.

"Kalau itu kepala daerah dari kubu oposisi, cepat sekali respon Bawaslu, bahkan sampai ancaman hukuman. Tapi kalau menyangkut kepala daerah pendukung penguasa, Bawaslu sunyi dan hening," tegas Savitri.

Soal netralitas sikap Bawaslu, pemikir Islam Abdullah Haidir mengingatkan Bawaslu agar profesional dalam menjalankan tugasnya. 

“Anda digaji pake uang rakyat pak, bukan oleh golongan tertentu. Haram gaji anda jika kerja tidak adil!,” tegas Ustadz Abdullah di akun Twitter  @abdullahhaidir1 meretweet kicauan akun @@bawaslu_RI.

Komentar

Artikel Terkait