KPU Cianjur Ngeles Soal e-KTP TKA China, MS Kaban: Warga China Komunis kok Diberi Peluang Nyoblos

itoday - Fakta bahwa nomor induk kependudukan (NIK) tenaga kerja asing (TKA) asal China terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT) Cianjur, menjadi viral. 

KPU Cianjur menyatakan bahwa NIK milik TKA asal China yang terdata di DPT akibat kesalahan saat input data NIK. “Secara bukti langsung di lapangan, nama Bahar ini memang ada. Alamat juga betul sesuai tercantum dalam data pemilih. Namun kesalahannya yang diinput itu data milik WNA asal China berinisial GC," kata Komisioner KPU Cianjur Anggy Sophia Wardani kepada media (26/02).

‏Pengamat politik Hendri Satrio menegaskan bahwa hukum harus bekerja bagi KPU Cianjur4. “Ini bukan perkara sepele, bahaya bila hal penting yang menyangkut masa depan Bangsa dianggap sepele. Hukum harus bekerja bagi KPU Kabupaten Cianjur #YangGajiKamuSiapa cc @KPU_ID,” tulis Hendri di akun Twitter @satriohendri.

Ketua Majelis Syura Partai Bulan Bintang (PBB) MS Kaban menilai, salah input data merupakan virus demokrasi dalam pemilu jujur dan adil. “Salah data salah input virus demokrasi dalam pemilu jujur adil  jika massive menjadi kanker demokrasi yg berbuah revolusi ketidak jujuran. BIN KPU BAWASLU TNI POLRI kembalilah kejalan konstitusi tetap dalam Independensi,” tulis MS Kaban di akun @hmskaban.

MS Kaban meminta KPU jujur dan tidak berkelit lidah soal masalah DPT. “KPU sejujurnya gak usah berkelit lidah masalah DPT sepandai-pandai bermain data, faktalah yang bicara ngaku sajalah kalau salah dan bertaubat ini tarohannya bangsa. Pemilu jujur Indonesia Menang,” tegas @hmskaban.

Menurut MS Kaban, masih ada waktu bagi KPU untuk berbenah. “KPU oh KPU masih ada waktu untuk berbenah bagamana mungkin warga negara RRC bisa ber EKTP, kakakku yang jelas-jelas bumi putra pribumi mau urus paspor untuk umrah saja njlimet sehingga dengan alasan gak lengkap akhirnya gak bisa umrah. Warga China Komunis kok diberi peluang nyoblos,” beber @hmskaban.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai kasus TKA China memiliki e-KTP sebagai skandal besar.  "Saya kira ini pasti sudah skandal besar itu, harus kita selidiki," ujar Fadli di gedung DPR (26/02).

Fadli menegaskan hanya warga negara Indonesia (WNI) yang dapat memperoleh e-KTP. "Saya kira ini masalah sangat-sangat serius karena satu orang asing saja yang bisa menyusup ke negara kita itu ancaman bagi bangsa kita, apalagi banyak, jadi saya kira ini harus diselidiki. Saya kira TNI harus terlibat di situ karena ini sudah menyangkut ancaman negara," tegas Fadli Zon.

Komentar

Artikel Terkait