‘PPP Khittah’ Desak KPK Usut OTT Romahurmuziy Hingga Caleg dan Pengikutnya: Mereka Penjilat!

itoday - Gerakan Pemuda Ka’bah (GPK) Khittah Yogyakarta mendesak KPK menelusuri kasus korupsi Ketum PPP Romahurmuziy (Romi) hingga ke calon legislatif dan pendukungnya.

PPP Khittah dideklarasikan kader PPP Yogyakarta pada Jumat (04/05/2018) di Kantor DPW PPP DIY. Gerakan moral itu dideklarasikan sebagai reaksi dari ketidakrelaan para kader, ketika melihat PPP saat ini dijalankan secara pragmatis.

DPP PPP dinilai telah melakukan kebijakan yang bertentangan dengan jati diri partai berlambang Kabah ini. Satu di antaranya, dengan mendukung penista agama sebagai calon pemimpin.

“Ora gagas!!! @KPK_RI Tuntaskan sampai keakar-akarnyanya, telusur semua termasuk caleg-calegnya dan para pengikutnya!!!!!!! Mereka orang-orang penjilat, para kaum-kaum munafik!!!!,” demikian pernyataan sikap GPK Khittah di akun Twitter @TimurkotA.

Dengan “pembersihan” PPP dari kasus korupsi hingga ke akarnya, PPP akan bisa kembali eksis seperti sebelumnya. “Dengan menuntaskan semua keakarnnya. P3 akan baru bisa lagi seperti dulu. Semoga PPP kembali lagi seperti dulu ,kembali bersama umat, berdampingan dengan umat, selalu di tengah-tengah umat, dan selalu mendengarkan umat. AllahuAkbar. #gpkkhittahforprabowosandi,” tulis @TimurkotA.

Juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto - Sandiaga Uno, Ferry Juliantono, menyatakan ikut prihatin atas tertangkapnya Romahurmuziy oleh KPK. Ferry mengaku, OTT Romy  mengingatkan kepada kasus korupsi Suryadharma Ali, Ketua Umum PPP periode 2007-2014.

"Cuma kok dulu ingat, waktu Pak Suryadharma Ali kan sebagai Ketua Umum PPP itu juga menjelang pemilihan. Sekarang juga Ketua Umum PPP yang lain," kata Ferry seperti dikutip tempo (15/03).

Terkait OTT Romy, Ferry meminta masyarakat menunggu pihak yang berwenang menyampaikan keterangan resmi.

Diberitakan sebelumnya, OTT yang menjerat Ketua Umum PPP Romahurmuziy berkaitan dengan pengisian jabatan di Kementerian Agama (Kemenag). Pengisian jabatan itu untuk wilayah pusat dan daerah. Hal itu diungkapkan Kabiro Humas KPK Febri Diansyah (15/03).

Komentar

Artikel Terkait