MUI Dukung Gatot Nurmantyo: Politisasi Agama! Pertentangkan Khilafah dengan Pancasila

 

itoday - Mempertentangkan khilafah dengan Pancasila adalah identik dengan mempertentangkan negara Islam dengan negara Pancasila. Penggunaan isu keagamaan seperti penyebutan khilafah, merupakan bentuk politisasi agama yang bersifat pejoratif (menjelekkan) pada Pilpres 2019.

Penegasan itu disampaikan Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Din Syamsuddin, menyikapi polemik soal “Islam vs Pancasila” yang dilontarkan mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Abdullah Mahmud Hendropriyono. Hendro menyatakan, bahwa Pilpres 2019 tidak saja pertarungan antara Joko Widodo - Prabowo Subianto, tetapi juga pertarungan dua ideologi, Pancasila vs Khilafah.

Pernyataan Din Syamsudin tersebut mempertegas pernyataan mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo yang meminta semua pihak untuk tidak menggunakan isu yang mempertentangkan Islam dengan Pancasila terkait Pilpres 2019.

Di akun Twitter @Nurmantyo_Gatot, Gatot mengingatkan agar anak bangsa tidak melupakan sejarah dan jangan mau dipecah belah dengan orang-orang yang haus kekuasaan. “Jangan lupakan sejarah dan jangan mau dipecah belah sama orang-orang yang haus kekuasaan !!!!,” tulis @Nurmantyo_Gatot. Komentar Gatot itu merespon pernyataan Hendropriyono soal “Pancasila vs Khilafah”. Selain melampirkan video provokasi Budi Djarot, Sekjen Gerakan Jaga Indonesia (GJI), pada aksi menentang Reuni Akbar 212 di Balai Kota DKI Jakarta (28/11), @Nurmantyo_Gatot juga melampirkan link tulisan bertajuk “Hendropriyono: Pemilu Kali Ini yang Berhadapan Ideologi Pancasila dengan Khilafah”. Tak hanya itu, @Nurmantyo_Gatot juga mempertegas pendapatnya soal Islam vs Pancasila dengan mengunggah foto koran yang ber-lead “Gerpol PKI/Orla Secara Menipu Mempertentangkan Pancasila dan Islam. Dalam tulisan itu disebutkan bahwa Jenderal Besar AH Nasution menyatakan bahwa mempertentangkan Pancasila dan Islam adalah proyek PKI.

Peringatan Gatot Nurmantyo itu senada dengan sikap MUI yang disampaikan Din Syamsuddin. Din mengingatkan kepada kedua kubu pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk menghindari penggunaan isu keagamaan seperti penyebutan khilafah, karena itu merupakan bentuk politisasi agama yang bersifat pejoratif (menjelekkan) pada Pilpres 2019.

Din Syamsuddin dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Sabtu (30/3/2019) dinihari, menyebutkan bahwa imbauan itu sesuai Taushiyah Dewan Pertimbangan MUI sebagai hasil Rapat Pleno Ke-37 pada Kamis (28/3/2019).

Menurut Din, walaupun di Indonesia khilafah sebagai lembaga politik tidak diterima luas, namun khilafah yang disebut dalam Al-Qur'an adalah ajaran Islam yang mulia."Manusia mengemban misi menjadi Wakil Tuhan di Bumi atau 'khalifatullah fil ardh'," kata Din.

Din menjelaskan, mempertentangkan khilafah dengan Pancasila adalah identik dengan mempertentangkan negara Islam dengan negara Pancasila, yang sesungguh sudah lama selesai dengan penegasan negara Pancasila sebagai "Darul Ahdi was Syahadah" atau negara kesepakatan dan kesaksian.

Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah ini menambahkan, menisbatkan sesuatu yang dianggap Anti-Pancasila terhadap suatu kelompok adalah labelisasi dan generalisasi (mengebyah-uyah) yang berbahaya dapat menciptakan suasana perpecahan di tubuh bangsa Indonesia.

Komentar

Artikel Terkait