Pilpres 2019, Perang NKRI vs China!

 

itoday - Pilpres 2019 menjadi moment politik paling krusial di Indonesia, mengingat hanya dua pasangan capres/cawapres yang bertarung. Pilpres 2019 merupakan perang babak kedua setelah Joko Widodo dan Prabowo Subianto bertarung di Pilpres 2014. Ini tidak saja  perang antara parpol pendukung, tetapi juga perang antar ‘sponsor’ baik dalam maupun luar negeri.

Tak bisa dipungkiri pihak luar ingin menancapkan pengaruhnya di Indonesia melalui pintu masuk Pilpres. Dukungan pihak asing pada capres/cawapres diberikan demi mendapat “balas jasa” jika memenangi Pilpres, demikian galibnya.   

Pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dalam kampanye maupun debat terbuka selalu mengusung narasi kemandirian, kedaulatan, kehormatan Indonesia dari pengaruh asing. Cukup premature menuding pasangan nomor urut 02 ini saat berkuasa ada di bawah tekanan asing.

Bagaimana dengan pasangan nomor urut 01 Joko Widodo-Maruf Amin? Wartawan senior M Nigara menyatakan, tidak ingin menyebut Jokowi adalah representasi China, hanya saja semua pihak pasti sulit untuk menghindari hal itu? Dan bahwa di era Jokowilah China bisa begitu leluasa? Sekali lagi, sulit untuk memisahkan hal itu.

Menurut Nigara, banyak ekonom, politikus serta akademisi yang menyebut bahwa Indonesia  sesungguhnya sudah dikuasai asing, khususnya China. Diawali dengan reklamasi di Utara Jakarta.  Sebelum dibatalkan oleh Gubernur DKI terpilih, Anies Baswedan dan Wagub Sandiaga Uno, lebih dari 90 persen jutaan meter persegi tanah, ternyata dikuasai para pengusaha asing dari China daratan. Lalu, lebih dari 70 persen infrastruktur yang dibangun saat ini, ternyata juga didanai oleh modal dari China. Lalu, barang-barang impor dari China demikian dahsyat.

“Untuk itu, jelas bahwa Pilpres kali menjadi amat penting bagi kelanjutan kehidupan bangsa ini. Dan, tidak berlebihan jika saya katakan bahwa Pilpres kali ini bukan lagi antara Jokowi vs Prabowo, tapi China vs Indonesia?” tulis Nigara.

Senada dengan M Nigara, pengamat kebangsaan Marwan Batubara menegaskan, Pilpres 2019 merupakan “perang puputan” antara Prabowo Subianto sebagai pengawal kedaulatan NKRI melawan Joko Widodo yang didukung China komunis.

Sejumlah fakta disampaikan Marwan terkait simbiosis mutualisme antara Jokowi dengan penguasa China Komunis di bawah Xi Jinping. Dari sisi ideologi politik, Jokowi faktanya lebih memihak terhadap kepentingan China ketimbang umat Islam yang jelas-jelas mayoritas di Indonesia. Di satu sisi, China membutuhkan Indonesia untuk pasar dan mengekspor tenaga kerjanya ke Indonesia, namun di sisi lain, China juga butuh Indonesia untuk menyebarkan ideologi komunisnya.

“Pemimpin kita bisa dikatakan lebih pro komunis dibanding melindungi umat Islam. Faktanya, orang Islam ditangkapi. Ulama-ulama dilarang untuk khotbah. Itu sudah banyak kejadian belakangan ini, khotib-khotib yang biasa ceramah di kantor pemerintahan dan BUMN kini diseleksi. Ini sudah kayak jaman PKI dulu,” beber Marwan.

Di bidang ekonomi, investasi China di Indonesia telah disetting menguntungkan China. Marwan mencontohkan proyek infrastruktur Jokowi yang diklaim sebagai bukti keberhasilan kepemimpinan Jokowi. Proyek infrastruktur yang terus digenjot Pemerintahan Jokowi, tak lebih untuk melapangkan jalan bagi barang-barang China. “Kita harus sadarkan rakyat, bahwa Jokowi boleh ugal-ugalan membangun infrastruktur. Tetapi, jika  infrastruktur itu untuk melapangkan jalan bagi barang-barang China, dan kepentingan ekonomi China, saya katakan ‘go to hell with your infrastructure’. Untuk apa infrastruktur kalo itu dibangun untuk China, sementara ekonomi dan lapangan kerja semakin sulit,” tegas Marwan.

Marwan menegaskan, kolaborasi yang menggerogoti kedaulatan NKRI itu mestinya bisa dihentikan. Moment Pilpres 2019 merupakan satu-satunya jalan untuk menghentikan kolaborasi itu. Jika Jokowi-Maruf Amin jadi pecundang di Pilpres, Pemerintahan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno akan menghapus dominasi Tiongkok di atas kedaulatan NKRI. Namun sebaliknya, jika Jokowi unggul di Pilpres, kekuatan China komunis akan semakin mencengkeram Indonesia.

Menurut Marwan, kemenangan Prabowo-Sandi akan menghapus dominasi asing utamanya China di Indonesia. Marwan meyakini, di bawah Prabowo-Sandi, tidak ada gangguan soal ekonomi. Prabowo-Sandi akan mewujudkan pemerintahan yang transparan dan anti korupsi. Dengan pengalaman sebagai prajurit, Prabowo dari sisi keamanan akan memberikan garansi. Setelah ada jaminan keamanan dan bebas korupsi, Pemerintahan Prabowo-Sandi akan menata kusutnya masalah perijinan. Jika semua hal itu terjamin, modal atau investasi akan datang, sehingga tidak ada lagi ketergantungan pada asing.

Bagaimana jika dalam perang puputan Pilpres 2019 ini, Jokowi kembali berkuasa? Yang pasti China akan semakin mencengkeram NKRI. Untuk itu Marwan menegaskan jika Jokowi kembali berkuasa,  perlawanan rakyat terhadap dominasi China harus digalakkan. People power menjadi upaya terakhir. Tebang pilih penegakan hukum bisa memupuk perlawanan rakyat. Selama ini rakyat diam terhadap kriminalisasi ulama di kubu capres nomor urut 02. Ketika Habib Rizieq difitnah sangat keji dan ulama-ulama dikriminalisasi, umat Islam ditangkapi dengan alasan yang tidak jelas, laporan pelanggaran hukum pendukung Jokowi tidak direspon penegak hukum.

“Selama ini rakyat itu kan diam. Jika nanti Pemerintahan Jokowi masih seperti itu, saya berharap rakyat sadar. Ini bukan memprovokasi, tetapi ini adalah kehormatan, masalah keadilan dan dasar negara. Karena itu kita kasih tau ke rakyat marilah kita melakukan perlawanan,” pungkas Marwan.

Sayup-sayup, dominasi China di Indonesia itu justru menguat jelang Pilpres 2019. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan pada pertengahan Maret 2019 mengatakan, tahap pertama proyek skala besar dari inisiatif One Belt One Road (OBOR) China akan ditandatangani di bulan April 2019.

Luhut mengungkapkan, dalam pertemuan Global Maritime Fulcrum Belt And Road Initiatives (GMF –BRI)  (21/03/2019), China sudah menyiapkan rancangan Framework Agreement untuk bekerja sama di Kuala Tanjung, Sumatra Utara (Sumut) sebagai proyek tahap pertama. Selanjutnya, ada beberapa tahap proyek kerja sama lain yang telah disepakati seperti Kawasan Industri Sei Mangkei dan kerja sama strategis pada Bandara Internasional Kualanamu untuk tahap kedua.

Pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) II Belt and Road Initiative atau Jalur Sutra Modern yang akan digelar di Beijing, April 2019, Pemerintah Indonesia bakal menawarkan 28 proyek mendatang. Total nilai 28 proyek yang akan ditawarkan tersebut mencapai US$91,1 miliar setara Rp1296 triliun (kurs Rp14.237 per dolar AS). Ada dua hingga tiga proyek yang dinilai paling prospektif untuk masuk dalam Program The Belt and Road Initiative.

***

Komentar

Artikel Terkait