Tak Ingin Dilumat China? Ini yang Harus Dilakukan Indonesia

itoday - Bagi negara berkembang di belahan dunia manapun mesti mewaspadai “payday loan diplomacy” atau diplomasi pinjaman cepat dan mudah, yang dijalankan China komunis di bawah Xi Jinping. China  menggunakan pinjaman, hibah dan bantuan finansial lain untuk memperluas jangkauan diplomasi dan politiknya. Dalam diplomasi ini, China menawarkan pinjaman "bersahabat" untuk membiayai proyek infrastruktur ke negara finansial rendah demi menguasai aset strategis negara tersebut. Diplomasi ‘jahat’ China itu perlu diwaspadai terutama bagi Indonesia.

Amerika Serikat telah mewanti-wanti negara sekutunya di Pasifik untuk berhati-hati. Wakil Presiden AS Mike Pence memperingatkan bahwa China saat ini sedang menyebar “jebakan utang” di negara-negara Pasifik yang masih berkembang. Dana yang dipinjamkan terlihat sangat menarik dan mudah diperoleh, namun peminjam seharusnya mempelajari secara seksama ketentuan-ketentuan yang mengikat yang menjadi syarat pinjaman itu.

Duta Besar AS untuk Australia Arthur Culvahouse Jr. menyatakan keprihatinnanya terkait skenario jahat China memberi pinjaman ke negara-negara berkembang di Pasifik. Arthur berharap sekutu-sekutu AS dan negara-negara Barat yang liberal untuk memperingatkan negara-negara berkembang mengenai bahaya pinjaman China itu.

Bagaimana di Asia? Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad memulai kekuasaan dengan langkah  berani menolak dominasi China. Mahathir menangguhkan berbagai proyek infrastruktur senilai $22 miliar yang bersumber dari pemodal China. Tiga proyek infrastruktur di Malaysia warisan rezim PM Nazib Najib, antara lain East Coast Railway Link (ECRL) atau proyek kereta api jalur pantai timur Malaysia dan juga dua proyek pipa penyalur gas alam, dibatalkan. Mahathir menegaskan, Malaysia tak akan sanggup membayar utang sekaligus bunga atas pinjaman  China itu. Mahathir menyatakan Malaysia akan jatuh miskin jika melanjutkan proyek ECRL senilai US$ 20 miliar tersebut. 

Belajar dari kasus di Malaysia, Mahathir mengingatkan Presiden Filipina Rodrigo Duterte untuk tidak begitu saja menerima pinjaman dari China. Mahathir meminta Filipina untuk tidak mengulangi kesalahan negara lain yang menderita karena menerima investasi infrastruktur dari China. "Jika Anda meminjam sejumlah uang dari China dan tidak bisa membayar, maka si pemberi pinjaman bakal menguasai. Kita harus berhati-hati," tegas Mahathir seperti dikutip Philippines Star (07/03/2019).

Duterte kini memang menghadapi fakta yang disodorkan Senat Filipina pada 2018, yakni masuknya sekitar 200.000 pekerja China di Manila sejak Duterte menang Pemilu 2016. Masuknya pekerja dari China itu menaikkan harga properti, merampas pekerjaan lokal, hingga memengaruhi pendapatan pajak. Jebakan itu terkait dengan pinjaman yang mengharuskan adanya pekerja dari China jika ingin dicairkan.  Filipina berpotensi menjadi korban selanjutnya diplomasi jebakan utang yang dilakukan China.

Sejak Filipina “menjauh” dari AS, Pemerintahan Duterte memang berada di bawah tekanan China. Duterte tidak berkutik ketika berhadapan dengan China soal Kepulauan Spratly, Laut China Selatan. Filipina menyerah meskipun China telah dengan cepat mengubah terumbu karang di wilayah sengketa Kepulauan Spratly menjadi pulau-pulau buatan yang diyakini merupakan instalasi militer. 

Bagaimana dengan Indonesia? Mampukah Indonesia membebaskan diri dari cengkeraman China? Nasib  Angola, Zimbabwe, Nigeria, Pakistan dan Sri Lanka kini bisa menjadi contoh bagi Indonesia. Gara-gara tak mampu membayar hutang 40 juta dollar AS kepada China, Zimbabwe harus mengganti mata uangnnya menjadi Yuan sebagai imbalan penghapusan utang.

Nigeria dikatakan bangkrut setelah terlibat perjanjian hutang dengan China yang mensyaratkan  penggunaan bahan baku dan buruh kasar asal China untuk pembangunan infrastruktur di Negeria. Sementara Sri Lanka harus melego Pelabuhan Hambatota sebesar Rp 1,1 triliun atau sebesar 70 persen sahamnya dijual kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) China, karena tidak mampu membayar utang ke China.

Sosiolog yang juga rektor Universitas Ibnu Chaldun Jakarta, Musni Umar mengungkapkan, setidaknya ada empat persoalan besar terkait hubungan Indonesia dengan China. Pertama, China memberi utang kepada Indonesia dalam jumlah yang besar. Kedua, investasi China di Indonesia mengharuskan semua dibawa masuk ke Indonesia, termasuk tenaga kerja kasar.  Ketiga, China membawa masuk ideologi komunis. RRC menganut sistem ekonomi kapitalis, tetapi sistem politik dan sosialnya mengamalkan sistem komunis. Keempat, China terlibat dalam perang candu dunia.

Musni Umar menyodorkan sejumlah solusi menghadapi ancaman China. Indonesia harus menghentikan proyek kerjasama dengan China yang bisa menambah semakin besarnya utang pemerintah dan swasta. Soal keamanan, harus diwaspadai tenaga kerja China yang masuk ke Indonesia, mengingat  seluruh warga negara China ikut wajib militer. RRC yang penduduknya amat besar memerlukan tanah air untuk masa depan warganya. 

Sementara Ketua Front Bangsa Indonesia (FBI) Muhammad Nur Lapong menyatakan, “ekspor” penduduk China ke Indonesia melalui kebijakan Turn Key Project Management senilai Rp 120 triliun rupiah yang bersifat kontrak kerja melalui program besar One Belt One Road (OBOR), harus ditolak. Kebijakan OBOR atau yang juga dikenal sebagai "Jalur Sutra baru" ini pertama kali dicanangkan pada 2013 oleh Presiden Xin Jinping. Kebijakan ini meliputi pembangunan rel kereta, jalan dan pelabuhan di seluruh dunia dengan dana pinjaman Beijing bernilai miliaran dolar di sejumlah negara.

***

Komentar

Artikel Terkait