Jangan Diam! Pilpres/Pemilu 2019 Penentuan Nasib Bangsa, Ayo Awasi dan Kawal

itoday - Jangan lupa, esok, Rabu 17 April 2019 menjadi penentuan apakah bangsa Indonesia masih ada atau akan hilang!! Kualitas Pemilu dan Pilpres 2019 menjadi jaminan eksistensi bangsa Indonesia. Memastikan kualitas penyelenggaraan Pemilu dan Pilpres jadi tanggungjawab seluruh anak bangsa. Awasi, kawal dan laporkan setiap potensi pelanggaran pemilu sejak jelang pencoblosan hingga penghitungan suara. 

Untuk ikut mengawal dan mengawasi Pemilu, tentunya membutuhkan pengetahuan teknis. Dari sisi subyek atau warga pengawas, pengawalan Pemilu/Pilpres dapat dilakukan secara mandiri, berkelompok (komunitas), atau secara nasional melalui teknologi informasi (IT). Jika pengawasan dilakukan secara mandiri, warga dapat melaporkan langsung setiap pelanggaran ke kantor pengawas pemilu terdekat yang tersedia di kantor-kantor kelurahan. Sementara jika dijalankan secara kelompok, setiap pelanggaran secara kolektif akan dilaporkan oleh komunitas. 

Sedangkan melalui IT, otomatis laporan akan terakumulasi secara nasional. Banyak penyedia aplikasi pengawal Pemilu/Pilpres yang dapat diakses dengan gawai smartphone. Salah satu situs pengawal Pemilu/Pilpres misalnya aplikasi https://ayojagatps.com. Situs aplikasi ini  telah menembus 34 provinsi.

Dari sisi obyek, pengawas pemilu/pilpres tidak saja mengawal perilaku peserta pemilihan baik partai politik maupun calon, akan tetapi juga diarahkan pada pelaksanaan semua tahapan serta terhadap seluruh aktor baik peserta, pemilih, maupun penyelenggara.

Sejak tahap awal Pemilu/Pilres, yakni jelang pencoblosan, warga masyarakat sudah dapat terlibat dalam pengawasan pemilu. Warga dapat memberikan informasi awal terkait terjadinya dugaan pelanggaran. Pada pengawasan pemilu/pilpres mandiri, informasi awal tersebut disampaikan kepada pengawas pemilu untuk ditindaklanjuti. Pada tahap ini bisa saja diwarnai dengan  praktik pembagian uang atau sembako jelang pemungutan suara atau “Serangan Fajar”.

Pada tahapan kedua atau pencoblosan di TPS, pengawal bisa memantau jalannya proses pencoblosan hingga dipastikan tahap pencoblosan berjalan dengan tanpa kecurangan. Pelanggaran yang bisa muncul pada tahap ini adalah kecurangan pihak pemilih, peserta (parpol/pileg), penyelenggara (KPPS), atau mungkin pengawas (Panwas) sendiri. Semua pihak ini bisa mempengaruhi pemilih untuk mencoblos salah satu calon atau parpol tertentu. Proses mempengaruhi pemilih dilakukan dengan gerakan dan  simbol tertentu. Perlu diwaspadai juga untuk pemilih usia lanjut, kecurangan oleh KPPS dilakukan saat membantu yang bersangkutan mencoblos.

Potensi kecurangan atas cadangan surat suara juga bisa terjadi di TPS yang memiliki jumlah pemilih yang membludak. Surat suara cadangan sebanyak 2 persen diperuntukkan bagi surat suara rusak atau mengganti surat suara karena kesalahan saat pencoblosan. Kecurangan dilakukan dengan mencoblos kartu suara cadangan untuk diberikan kepada kubu yang sudah memesan kepada oknum KPPS. 

Kecurangan lain, mengizinkan warga memilih, padahal tidak terdaftar di Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Khusus (DPK) atau Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) atau yang tidak dapat menunjukkan kartu identitas yang alamatnya sesuai dengan lokasi TPS.

Pada tahap penghitungan suara, kecurangan KPPS bisa terjadi dengan menuliskan hasil yang berbeda antara hasil yang ada pada lembar catatan penghitungan suara plano alias C1 plano dengan penulisan hasil pada formulir C1. Dalam beberapa kasus, KPPS menyerahkan pengisian formulir hasil penghitungan suara ataupun rekapitulasi suara kepada saksi agar pengisian rekapitulasi lebih cepat. Di sinilah, celah manipulasi bisa terjadi sehingga timbul perbedaan hasil perolehan suara yag dimiliki penyelenggara dengan data peserta pemilu/pilpres.

Potensi kecurangan selanjutnya pada rekapitulasi di PPK, PPS, dan KPUD. Setelah penghitungan suara selesai, formulir C1 yang dimasukkan dalam kotak suara dikirim ke PPS. Di kelurahan, PPS membuka kotak suara dan membuka formulir C1 disaksikan pengawas, saksi kubu, dan masyarakat. Hasil rekapitulasi dicatat pada form D, kemudian dimasukkan ke dalam kotak bersegel dan diserahkan ke PPK untuk rekapitulasi tingkat kecamatan. 

Berdasarkan aturan, proses rekapitulasi di semua tingkat terbuka untuk masyarakat. Artinya, masyarakat bisa memantau secara langsung proses rekapitulasi dari tingkat TPS hingga KPU. Rekapitulasi di tingkat PPS biasanya digelar di balai desa agar warga bisa menyaksikan.

Lantaran minim saksi, kecurangan bisa terjadi di tingkat desa dan kecamatan. Kredibilitas saksi juga penting. Jika saksi bisa dibeli, salah satu pihak bisa melakukan kecurangan. Salah satu kubu juga bisa mendekati pengawas dan penyelenggara untuk melakukan kecurangan. Potensi terbesar terjadi kecurangan rekapitulasi hasil suara berada di penyelenggara tingkat bawah, yakni PPS yang berada di desa atau kelurahan dan panitia PPK. Proses rekapitulasi di dua tingkat terbawah itu rawan lantaran pelaksana penyelenggaraan merupakan tenaga sementara. 

***

Komentar

Artikel Terkait