Tak Serius Soal Kematian KPPS, MER-C Ancam Pidanakan Pemerintah-KPU ke Mahkamah Internasional

itoday - Pemerintahan Joko Widodo dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara Pemilu 2019 telah abai kemanusiaan, melakukan pembiaran dan tidak melakukan upaya serius yang signifikan dalam menangani kasus meninggalnya petugas KPPS yang mencapai 600 orang.

Hal itu merupakan kesimpulan Medical Emergency Rescue Commite (Mer-C)  menyikapi tragedi “Bencana Kemanusiaan Pemilu 2019”. Terkait hal itu, sebagai lembaga sosial kebencanaan dan kegawatdaruratan medis, MER-C siap mengajukan gugatan ke ICC/ICJ dan UN Commission dan Human Rights jika Pemerintah dan KPU tetap abai atas tragedi Pemilu 2019.

Direktur MER-C Jozerizal Jurnalis mengatakan, pemerintah dan KPU terkesan mengabaikan kejadian meninggalnya 606 orang petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) sejak hari pemungutan suara 17 April 2019 hingga kini.

"MER-C mendesak pemerintah dan KPU untuk peduli, baik dalam hal turun melihat korban-korban yang sakit dan menangani mereka. Termasuk pembiayaan rumah sakit dan seterusnya, hingga mereka sembuh, hal ini untuk mencegah kematian lebih banyak," kata Joserizal dalam konferensi pers di Kantor MER-C, Senen, Jakarta Pusat (15/05).

Saat ini, MER-C dalam posisi menunggu respons KPU terkait bencana kemanusiaan Pemilu itu. Jika KPU bersikap baik memenuhi keinginan MER-C, maka laporan itu tidak akan dilayangkan ke ICC dan UNHRC.

Di sisi lain, MER-C siap membantu mengungkap penyebab kematian petugas KPPS, dengan membentuk Tim Mitigasi Kesehatan Bencana Pemilu 2019.

Tim mitigasi itu terdiri dari dokter spesialis penyakit dalam, rehabilitasi medik, kedokteran kerja, neurologi, forensik, dan psikologi yang bertugas di aera Jabodetabek.

Komentar

Artikel Terkait