Pengamat: KPU Boneka Penguasa! Belum Semua Data Pilpres Direkap kok Sudah Diumumkan?

itoday - Setelah hasil perhitungan suara Pilpres 2019 diumumkan tengah malam (21/05), capres nomor urut 02 Prabowo Subianto didampingi cawapres Sandiaga Uno, menyatakan menyatakan menolak hasil perhitungan suara oleh KPU RI. 

"Seperti yang telah disampaikan pada pemaparan kecurangan pemilu 2019 di Hotel Sahid Jaya, pada tanggal 14 Mei 2019 yang  lalu, kami pihak paslon 02 tidak akan menerima hasil perhitungan suara yang dilakukan oleh KPU," tegas Prabowo di kediamannya Jalan Kertanegara, Jakarta Pusat (21/05).

Prabowo menegaskan, pihaknya tidak akan menerima hasil perhitungan KPU selama data yang diperoleh bersumber pada kecurangan. "Pihak 02 juga telah menyampaikan, memberi kesempatan ke KPU untuk memperbaiki seluruh proses, sehingga benar-benar mencerminkan hasil pemilu yang jujur dan adil," beber Prabowo.

Namun, meski sudah memberi kesempatan kepada KPU untuk mengambil data dari sumber yang tepat, hal ini tak kunjung dilakukan. Bahkan hingga saat terakhir. Oleh karena itu, Prabowo memutuskan menolak hasil perhitungan pilpres. "Oleh karena itu, seperti apa yang telah kami sampaikan di Sahid Jaya, kami paslon 02 menolak semua hasil perhitungan suara pilpres yang diumumkan oleh KPU pada tanggal 21 Mei," jelas Prabowo.  

Pengamat komunikasi politik dari UIN Syarif Hidayatullah Edy Effendi menyesalkan pengumuman hasil perhitungan suara Pilpres 2019 KPU pada 21 Mei. Mengingat semua data belum direkap hingga 100 persen.

“Logikanya di mana? Belum semua direkap, kok sudah diumumkan? Logikanya berantakan. KPU ini benar-benar boneka penguasa,” tulis Edy di akun Twitter  @Nadiku18.

“Tanggal 20 jam 8 malam, PS unggul 56%. Kok bisa tanggal 21 dini hari berubah,” tanya @Nadiku18 membalas cuitan akun @wandi_wi. @wandi_wi sebelumnya menulis: “Mungkin alasannya sisa rekapan yang belum dihitung ga merubah posisi pemenang pemilu (secara curang).”

Akun Twitter KPU RI @KPU_ID membalas cuitan @Nadiku18. “Hasil resmi pemilu 2019 itu manual yang telah selesai dilaksanakan dini hari tadi untuk 34 provinsi dan luar negeri, dan dihadiri oleh para saksi dalam rapat pleno terbuka. Situng KPU hanya sebagai informasi dan transparansi KPU, bukan sebagai hasil resmi...”

Edy pun meminta KPU untuk tidak membohongi publik. “Anda cek banyak sekali yang belum selesai direkap. Jangan bohongi publik. Anda abaikan hal-hal detil. Selalu saja apologi yang dibangun seperti itu. Sangat normatif,” tegas  @Nadiku18.

@Nadiku18 menambahkan: “Berpikir kok normatif sekali. UU membolehkan pengumuman sebelum batas akhir, 22 Mei. Logikanya di mana? Belum semua direkap, kok sudah diumumkan? Kedua, kenapa diumumkan dini hari? Ini negara apa? KPU ini benar-benar boneka penguasa. @KPU_ID.”

Komentar

Artikel Terkait