Rizal Ramli: Tak Ada di Era Soeharto! Saat ini di Era Neo-Otoriter, Demo Mahasiswa Dituduh Makar

itoday - Ekonom senior Rizal Ramli menyoal pelaporan tokoh demonstrasi mahasiswa di Medan (04/05) dengan tudingan melakukan makar.

Rizal Ramli mengomentari beredarnya surat pemanggilan koordinator aksi yang meminta Bawaslu menunda penetapan hasil Pemilu 2019, Angga Fahmi, oleh pihak kepolisian.  Angga Fahmi merupakan pengurus Ikatan Mahasiswa Muhamadiyah (IMM) UMSU.

“Ini belum pernah terjadi di zaman Otoriter Soeharto. !!Saat ini, di zaman Neo-Otoriter, mahasiswa dituduh makar ancaman max 20 tahun. Zaman Soeharto hanya dituduh menghina Presiden, hukuman max 2 tahun,” tulis Rizal Ramli di akun Twitter @RamliRizal.

Menurut kabar yang beredar di kalangan media, Angga Fahmi dilaporkan oleh seseorang bernama Suheri Prasetyo atas dugaan tindak pidana makar yang terjadi pada Sabtu 4 Mei 2019 di Jalan Brigjen Katamso-MT Haryono-Jl Sisingamangaraja, Medan.

Selain Angga Fahmi, sejumlah pihak dipanggil pihak kepolisian sebagai saksi terkait aksi massa di Medan pasca Penetapan hasil Pilpres 2019 oleh KPU. Mereka adalah Heriansyah (Ketua GNPF Sumut), Fatra, Prabu Alam Syahputra , Indra Suheri (Pengurus FUI Sumut) dan  Rinaldi (Pengurus ACT).

Heriansyah dipanggil untuk hadir di Polda Sumut pada Senin, 27 Mei 2019. Angga Fahmi, Prabu Alam Syahputra dan Indra Suheri dipanggil untuk hadir pada Selasa, 28 Mei 2019. Sementara Fatra dan Rinaldi dipanggil untuk hadir pada Rabu 29 Mei 2019. 

Pada 22 Mei 2019, massa mahasiswa yang tergabung Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) menggelar aksi demo di Bawaslu Sumut. Mahasiswa meminta Bawaslu menunda penetapan hasil Pemilu 2019 karena ada kecurangan. 

Dalam orasinya di depan Kantor Bawaslu Medan itu, Angga Fahmi berorasi bahwa mahasiswa tidak mempermasalahkan siapa yang akan menjadi presiden. Mahasiswa hanya mau Bawaslu dan KPU bekerja dengan adil dan jujur.

Massa aksi juga meminta agar para korban yang meninggal dalam proses pemilu dilakukan autopsi untuk menjawab kejanggalan-kejanggalan hati rakyat terkhusus masyarakat Sumatera Utara. 

Selain itu, mahasiswa juga meminta kebebasan dalam berargumen, termasuk di media, sebagai bentuk dari demokrasi. "Kami juga menuntut supaya UU ITE direvisi karena yang membungkam masyarakat dan mahasiswa yang beraktivitas di dunia IT, " kata Angga dalam orasinya seperti dikutip antara (22/05).

Komentar

Artikel Terkait