Diskualifikasi Maruf Amin! Pengamat: Ceroboh Betul jika Benar Terdaftar Sebagai Bagian dari BUMN

itoday - Tim hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, mempersoalkan posisi cawapres Ma'ruf Amin sebagai Dewan Pengawas Syariah di BNI Syariah dan Bank Mandiri Syariah, dalam gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK). Tim hukum Prabowo menilai, seharusnya Maruf sebagai cawapres mundur. 

Pengamat hukum tata negara dari Universitas Padjajaran Hendri Satrio menilai, jika benar Maruf Amin masih terdaftar sebagai bagian dari BUMN adalah sikap ceroboh.

“Wah ceroboh betul Pak Ma'ruf Amin bila benar masih terdaftar sebagai bagian dari BUMN. Mau pake alasan apa nih 01 menghadapi case ini? MK yuhuuu MK... #Hensat,” tulis Hendri Satrio di akun  Twitter @satriohendri.

Senada dengan Hendri Satrio, pakar HTN Rafly Harun menegaskan, jika terbukti Maruf Amin masih menjabat di Bank Mandiri Syariah dan BNI Syariah, Maruf Amin bisa didiskualifikasi dan bisa digelar pemilu ulang.

“Seorang wartawan telepon saya mengenai klaim BPN bahwa Maaruf Amin masih menjabat komisaris di Bank Mandiri Syariah dan BNI Syariah. Kalau itu memang benar, sekali lagi kalau memang benar, MA bisa didiskualifikasi dan bisa pemilu ulang. Tapi tentu harus dibuktikan,” tulis Refly di akun  @ReflyHZ.

Sebelumnya, Komisioner KPU Hasyim Asy'ari menilai Bank Mandiri Syariah dan BNI Syariah bukanlah BUMN, tapi anak dari BUMN. Sehingga, Maruf Amin memenuhi syarat untuk maju sebagai cawapres dalam Pilpres 2019 karena tidak melanggar pasal 227 huruf P UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu.

Hasyim menjelaskan, Ma'ruf tidak dianggap melanggar Pasal 227 huruf P karena jabatan Ma'ruf sebagai Dewan Pengawas Syariah (DPS) di BNI Syariah dan Bank Mandiri Syariah.

Di sisi lain, mantan Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu menegaskan bahwa Maruf Amin adalah pejabat BUMN.

“Ada pihak yang giring opini seakan KMA bukan pejabat BUMN karena hanya pejabat anak perusahaan,  saya jelaskan : 1) pejabat anak perusahaan BUMN adalah pejabat BUMN. 2) penerapan hukum pejabat anak perusahaan BUMN sama dengan BUMN - banyak contoh, termasuk pemberhentian saya sebagai komisaris PTBA (anak perusahaan Inalum) dll,” tegas Said Didu di akun  @msaid_didu.

Komentar

Artikel Terkait

Telah dilihat : 176 kali

Wawancara yang Aneh - Pak Leman Eps #3

Telah dilihat : 207 kali

Kambing Naik Alphard