Jokowi Teken Perpres Jabatan Fungsional TNI, Saut Situmorang: Welcome Back, Neo Orba!

itoday - Mulai 17 Juni 2019, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 37 tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional TNI,  yang ditandatangani Presiden Joko Widodo, mulai berlaku. Polemik bahwa Perpres Jabatan Fungsional TNI akan mengembalikan “Dwifungsi ABRI” pun menguat.

Pihak Istana menepis pendapat yang menyatakan Perpres Jabatan Fungsional TNI akan mengembalikan Dwifungsi ABRI.

Deputi V Bidang Kajian Politik dan Pengelolaan Isu-isu Hukum, Pertahanan, Keamanan dan HAM Kantor Staf Kepresidenan, Jaleswari Pramodawardhani, menegaskan Perpres Jabatan Fungsional TNI bukan untuk mengembalikan dwifungsi. "Perpres Nomor 37/2019 sama sekali tidak ada hubungannya dengan kembalinya dwifungsi ABRI (sekarang TNI) maupun Orba," kata Dani kepada wartawan (01/07).

Menurut Dani, kembali kepada dwifungsi bertentangan dengan nilai dan prinsip reformasi TNI. "Selain bertentangan dengan nilai dan prinsip reformasi TNI, hal ini tidak mungkin dilakukan, karena pengawasan oleh masyarakat sipil dan media intens dilakukan," ujar Dani.

Dani menjelaskan Perpres tentang Jabatan Fungsional TNI diterbitkan sebagai turunan dan amanat dari Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit TNI.

Aktivis yang juga sastrawan Saut Situmorang turut menolak pengesahan Perpres Jabatan Fungsional TNI. “Welcome back, Neo Orba,” tulis Saut di akun Twitter @AngrySipelebegu meretweet tulisan bertajuk “Perpres 37/2019 dan Kekhawatiran Bangkitnya Dwifungsi ABRI”.

Direktur Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur menilai lahirnya Perpres 37/2019 justru mengakomodir adanya praktik bagi-bagi jabatan di tubuh TNI.

Kata Isnur, sebenarnya TNI sudah memiliki rencana yang baik dalam menjaga postur organisasinya agar tetap ideal. Namun, rencana ini dirusak oleh intervensi sejumlah pejabat tinggi. "Misalnya, untuk Sesko [Sekolah Staf dan Komando TNI] sudah full, tapi muncul titipan-titipan dari pejabat anu, pejabat anu sehingga terpaksa sesko ditambahin lagi orangnya. Rusaklah strukturnya," kata Isnur seperti dikutip tirto (01/07). 

Komentar

Artikel Terkait