Said Didu: Pemindahan Ibu Kota RI tak Semudah Memindahkan Toko Meubel

itoday - Pro-kontra pemindahan ibu kota negara RI dari Jakarta semakin panas. Di sisi lain, Presiden Joko Widodo tetap pada rencana semula, yakni memindahkan Ibu Kota RI dari Jakarta ke Kalimantan. Soal lokasi tepatnya, Jokowi akan mengumumkannya pada Agustus 2019.

“Iya kan memang sudah dari dulu saya sampaikan pindah ke Kalimantan. Nah, Kalimantan yang mana yang belum. Nanti kita sampaikan Agustus-lah," kata Jokowi, dikutip melalui laman Sekretariat Kabinet  (30/07).

Senator untuk perwakilan Jakarta, Fahira Idris menyatakan menolak pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan. Putri politisi senior Fahmi Idris ini menilai Pemerintahan Jokowi seharusnya lebih fokus pada berbagai persoanal bangsa, terutama terkait kesehatan, pendidikan, dan ekonomi.

Melalui akun Twitter @fahiraidris, anggota DPD RI ini menegaskan kembali sikapnya soal pemindahan  ibu kota RI. “Terima kasih #TVOne atas telewicaranya malam ini. Saya tidak setuju Ibukota dipindahkan ke Kalimantan. Lebih baik Pemerintah fokus menyelesaikan berbagai persoalan bangsa ini terutama terkait kesehatan, pendidikan, ketimpangan ekonomi yang semakin nyata dan banyak persoalan pelik lainnya,” tulis Fahira di akun Twitter @fahiraidris.

Senada dengan Fahira Idris, Chairman of Junior Doctor Network (JDN) Indonesia Andi Khomeini Takdir berharap dana pemindahan ibu kota sebesar 466 Triliun bisa digunakan untuk pendidikan, kesehatan, penilitian, dan penguatan militer.

“Daripada mindahin Ibukota ke Kalimantan, gue usul duit 466 T itu dibagi 166 T ke bidang kesehatan, 100 T ke bidang pendidikan, 100 T lagi untuk penelitian. Merata ke 34 propinsi. 100 T sisanya penguatan militer kita. InsyaAllah 5 tahun Indonesia jadi negara adidaya,” tulis Andi di akun @dr_koko28.

Sebelumnya, Ketua MPR RI Zulkifli Hasan menilai, rencana pemerintah memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Pulau Kalimantan harus melewati kajian yang panjang dan matang. Pemerintah harus mengkaji efek positif dan negatif pemindahan pusat pemerintahan RI itu ke Pulau Borneo. "Dampaknya secara keseluruhan harus dikaji. Jangan nanti kalau sudah dipindahkan berefek negatif," kata Zulkifli seperti dikutip republika (31/07).

Zulkifli meminta pemerintah tidak membuat keputusan tergesa-gesa karena urusan pemindahan ibu kota bukanlah perkara gampang.

Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu menegaskan bahwa masalah pemindahan ibu kota negara terlalu rumit. Namun, yang dikemukakan pemerintah selama ini disederhanakan.

“Saya belum bisa komentari isu perpindahan ibu kota karena masalah ini terlalu rumit sementara yang dikemukakan selama ini disederhanakan seakan hanya ingin memindahkan toko meubel. Padahal masalah ini sangat kompleks,” tegas Said Didu di akun @msaid_didu.

“Tidak semudah memindahkan toko meubel,” tulis @msaid_didu mengomentari tulisan bertajuk “Ketua MPR: Rencana Pemindahan Ibu Kota Perlu Kajian Matang”.

Komentar

Artikel Terkait