UU Ketenagakerjaan Direvisi, Praktisi Hukum: Sadis Nih Rejim! Sila 5 Pancasila Mau Dihilangkan?

itoday - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengecam keras penangkapan aktivis buruh yang menggelar aksi di depan Gedung DPR/MPR ketika Presiden Joko Widodo berpidato  pada Sidang Tahunan MPR (16/05).

“Peristiwa ini terjadi beriringan dengan pidato kenegaraan Presiden Jokowi yang tak menyinggung hak asasi manusia secara komprehensif,” tulis akun @KontraS, akun Twitter resmi KontraS.

KonstraS menilai, penangkapan massa aksi buruh itu jelas melanggar kebebasan berekspresi warga negara. “Polisi melakukan penangkapan terhadap massa aksi buruh yang melakukan aksi di depan Gedung DPR/MPR hari ini. Penangkapan ini jelas melanggar kebebasan berekspresi warga negara!,” tulis @KontraS.

The Institute for Ecosoc Rights (IER), organisasi masyarakat sipil yang bergerak di bidang riset dan pendidikan untuk hak ekonomi, sosial, budaya, juga menyatakan sikap mengomentari fakta penangkapan aktivis buruh dengan Pidato Kenegaraan Jokowi.

“Katanya lembaga negara jangan anti kritik, lha kok nangkepin rakyat yang sampaikan kritik, Pak 

@jokowi,” tulis IER di akun @ecosocrights.

Massa buruh turun ke jalan menentang revisi UU No13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Sejumlah pasal krusial ditentang buruh, diantaranya soal penghapusan fasilitas kesejahteraan (Pasal 100) dan perpanjangan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).

Praktisi hukum Dusri Mulyadi menentang pasal-pasal krusial yang akan direvisi, utamanya soal PKWT. “Udah kebayang.. PKWT maksimal 3 tahun aja dalam UU, di lapangan prakteknya bisa sampe 10 tahunan.. Apalagi dinaikkan jadi 5 tahun..nanti seumur hidup bisa jadi PKWT terus tuh buruh..gak dapat jaminan dan tunjangan. Sadis nih rezim ingin bunuh hajat buruh,” tulis Dusri di akun @dusrimulya, menanggapi cuitan akun @Reiza_Patters, milik politisi Demokrat Hazreiza.

Dusri juga memberikan catatan soal penghapusan uang penghargaan dan uang pesangon yang dilepas  pada kemauan pengusaha. “Gokil…Katanya "Saya Pancasila"..tapi Ekonomi Pancasila mau digiring ke Ekonomi Liberal. - PKWT jd 5 thn. - Uang Penghargaan dihapus. - Uang Pesangon dilepas pd kemauan Pengusaha. Kayanya negara-negara Liberal di Eropa gak kaya gini amat dalam melepas Hubungan Buruh dengan Pengusaha,” tambah @dusrimulya.

“Uang Penghargaan juga mau dihapus..habis kerja "say good bye" doank gitu. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Apa ini harga "hadiah" yang didapat Para Pengusaha dari hasil Pemilu kemarin? Sila Kelima Pancasila dan Pasal 33 UUD 1945 mau dihapus kayanya ya?” tambah @dusrimulya.

Komentar

Artikel Terkait