Internet Dimatikan di Papua, Sammy Comic: Ciri Penjajah Apalagi yang Kau Dustakan!

itoday - Gelombang kecaman terkait kebijakan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) yang memblokir layanan internet di Papua dan Papua Barat mulai Rabu (21/08) semakin menguat.

Pemblokiran tanpa batas waktu itu didasari alasan demi mencegah penyebaran hoaks yang bisa memicu kericuhan lanjutan. "Kemkominfo imbau masyarakat untuk tidak menyebarkan hoaks, disinformasi, ujaran kebencian berbasis SARA yang dapat membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia,"  demikian rilis Kominfo.

Organisasi pembela hak digital di Asia Tenggara Southeast Asia Freedom of Expression Network (Safenet), menolak keras langkah Kominfo. Safenet menilai pemblokiran internet melanggar hak asasi yang dilindungi Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. Pemblokiran internet juga menghambat publik dalam mengetahui fakta-fakta soal kerusuhan di Papua.

Direktur Eksekutif Safenet Damar Juniarto bahkan menggalang petisi “Nyalakan lagi internet di Papua dan Papua Barat” di situs change.org. Safenet juga menggalang hastag #NyalakanLagi.

Menurut Damar, dampak dari pemblokiran dan pembatasan akses adalah, masyarakat terhambat untuk mengabarkan situasi keselamatan dirinya dan susah mendapat informasi. Sulitnya jurnalis untuk menginformasikan fakta di lapangan, dan ekspresi masyarakat yang ingin menyampaikan pendapatnya atas situasi yang ada.

Selain menghambat arus informasi dari jurnalis dan warga, Safenet juga menilai pemblokiran ini bisa mengganggu ekonomi, pendidikan, hingga komunikasi untuk kepentingan medis antara dokter, rumah sakit, dan pasien.

Sejalan dengan itu, Ikatan Mahasiswa se-Tanah Papua dan Solidaritas Peduli Kemanusiaan menggelar aksi mendukung realisasi kebebasan pers di Indonesia termasuk Papua, di depan Gedung Sate (22/08).

“Dari aksi ikatan mahasiswa se-tanah Papua dan Solidaritas Peduli Kemanusiaan di depan Gedung Sate. Dukung realisasi kebebasan pers di Indonesia termasuk di Papua. Pembatasan internet di Papua berdampak pada upaya penyebaran fakta untuk publik,” demikian rilis Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Bandung melalui akun @AJIBdg.

Tak hanya itu, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) juga menentang pemblokiran internet di Papua dan Papua Barat. Direktur Eksekutif ICJR Anggara Suwahju, menegaskan, tindakan pembatasan akses layanan telekomunikasi di Papua merupakan tindakan melawan hukum dan dilakukan secara sewenang-wenang oleh Kemkominfo.

ICJR mengingatkan, jika Pemerintahan Joko Widodo ingin melakukan upaya pemutusan layanan internet secara total, maka Pemerintah harus terlebih dahulu mendeklarasikan politik negara dalam keadaan bahaya. “ICJR: Jika Pemerintah ingin melakukan upaya pemutusan layanan secara total, maka terlebih dahulu Pemerintah harus deklarasi politik negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945,” tulis akun ICJR, @ICJRid.

Sindiran keras dilontarkan komikers Sam Dharma Putera Ginting atau Sammy Comic terkait pemblokiran internet di Indonesia. “Kalau informasi diblokir di seluruh Indonesia, okay berarti emang Indonesia membatasi seluruh rakyatnya. Kalau hanya di Papua Barat, ciri penjajah apalagi yang kau dustakan... wakwaw,” tulis Sammy di akun @NOTASLIMBOY.

Komentar

Artikel Terkait