Jokowi Pindahkan Ibu Kota ke Kaltim, Faldo: Ini Masih Obrolan Warung Kopi!

itoday - Dalam konferensi pers di Istana Negara, Jakarta (26/08), Presiden Joko Widodo mengumumkan secara resmi Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) sebagai ibu kota negara Indonesia yang baru. 

"Lokasi ibu kota baru yang paling ideal adalah di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanaegara Provinsi Kalimantan Timur," beber Jokowi.

Komentar beragam pun menghiasi lini massa netizen. Politisi Hanura Gede Pasek Suardika mengapresiasi keputusan Jokowi itu. Mantan politisi Demokrat ini menyebut pilihan Jokowi itu tepat.

“1. Presiden @jokowi telah memutuskan Kabupaten Panajam Paser Utara dan Kutai Kertanegara sebagai Ibukota RI menggantikan DKI Jakarta. Wilayah itu seakan mengingatkan kejayaan Kerajaan Kutai Kertanegara di abad ke-4 silam. Pilihan tepat dengan perhitungan cermat,” tulis Gede Pasek di akun Twitter @G_paseksuardika.

Di sisi lain, tidak sedikit yang menyoal pemindahan ibu kota negara dari Jakarta itu. Politisi Demokrat Benny Minarso mengingatkan, perpindahan ibu kota akan menghilangkan hampir 60 tahun nilai historis dalam sekejap.

“Hebat.. ...semudah itu memindahkan ibukota. Menghilangkan hampir 60 tahun nilai historis dalam sekejab!,” tulis Benny di akun @BennyMinarsono.

Tak kalah garang, politisi PAN, Faldo Maldini menyebut pemindahan ibu kota ke Kaltim masih sebatas obrolan warung kopi (warkop) mengingat pemindahan itu terkait dengan sejumlah undang undang.

“Saatnya Pak @jokowi pikirkan perubahan UU jika beneran Ibu Kota dipindah. UU tentang Ibu Kota negara dan UU tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Timur, untuk menguji seberapa siap argumentasi kebijakan yang sudah disusun oleh Pemerintah. Bagi saya hari ini masih obrolan warkop,” tegas Faldo di akun @FaldoMaldini.

Faldo sepakat dengan pernyataan anggota Komisi II Fraksi PAN Yandri Susanto (26/08) yang menyebut  pemindahan ibu kota belum ada dasar hukumnya. “Yoi Bang. Masih obrolan warung kopi. Harusnya dasar hukum clear dulu sebelum diumumkan,” tulis @FaldoMaldini.

Sebelumnya, Yandri menegaskan, pemindahan belum bisa dilakukan karena belum ada kekuatan hukumnya. "Ya kalau menurut saya belum ada punya kekuatan hukum itu, belum bisa, masih sekadar wacana itu, belum bisa, belum punya akibat hukum," kata Yandri seperti dikutip detik.com (26/08).

Yandri sebelumnya juga melempar kritik soal pemindahan ibu kota ilegal jika tidak melibatkan DPR. Menurutnya, urusan pemindahan ibu kota bukan hak tunggal eksekutif.

Komentar

Artikel Terkait