Pengamat: Pengumuman Jokowi tentang Pemindahan Ibu Kota adalah Blunder Besar!

itoday - Pengumuman Presiden Joko Widodo tentang pemindahan ibu kota RI ke Kalimantan Timur terlalu dini, prematur. Sebab pemindahan ibu kota adalah persoalan dasar hukum,  yakni undang-undang. Apalagi hingga saat ini belum ada pembahasan terkait hal tersebut antara eksekutif dan legislatif.

Pendapat itu disampaikan Direktur Centre for Strategic and Policy Studies (CSPS) Prijanto Rabbani, menyikapi konferensi pers Jokowi soal pemindahan ibu kota, Senin (26/08).

“Jokowi tentang pemindahan Ibukota, terlalu dini, prematur. Sebab pemindahan Ibukota adalah persoalan dasar hukum yakni undang-undang. Hingga kini belum ada pembahasan terkait hal tersebut antara eksekutif dan legislatif,” beber Prijanto di akun Twitter @PriRabbani_.

Bahkan, menurut Prijanto, pengumuman Jokowi tentang pemindahan ibu kota adalah blunder besar. “Khawatir justru orang di sekeliling Jokowi yang sengaja memberi informasi yang tidak sesuai berkenaan dengan mekanisme. Pengumuman Jokowi tentang pemindahan Ibukota adalah blunder besar! #iDeasRabbani,” tambah @PriRabbani_.

Presiden Jokowi sendiri menegaskan bahwa pemindahan ibu kota ke Kaltim sudah melalui kajian mendalam selam tiga tahun terakhir.

“Pada siang yang berbahagia ini, saya menyampaikan bahwa pemerintah telah melakukan kajian mendalam, terutama tiga tahun terakhir. Hasilnya, lokasi ibu kota baru paling ideal adalah di Kalimantan Timur, sebagian di Kab. Penajam Paser Utara dan sebagian di Kab. Kutai Kartanegara,” demikian tulis Jokowi di akun Twitter resmi @jokowi.

Sebelumnya, ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira menyoal proses serapan pendapat yang dilakukan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sebagai bahan pertimbangan pemindahan ibu kota ke Kaltim. Bappenas hanya meminta pendapat sembilan orang.

"Survei politik saja bisa membutuhkan ribuan bahkan puluhan ribu orang untuk dimintai pendapatnya, apalagi berkaitan dengan pindah Ibukota," kata Bhima Yudhistira seperti dikutip RMOL (25/08).

Bhima menambahkan, rencana pemerintah memindahkan Ibukota dari Jakarta ke Kalimantan dinilai belum siap. Hal itu dilihat dari kajian dari Bappenas yang belum tuntas. “Bahkan beberapa kajian baru mau ditenderkan, artinya baru mulai tahap lelang, nah ini kan menunjukkan bahwa wacana pindah ibukota itu sangat-sangat prematur," tambah Bhima.

Komentar

Artikel Terkait