Tanah Prabowo di Kaltim, Gerindra: Jangan Fitnah! Prabowo Minta Selesaikan Dulu Masalah Kemiskinan

itoday - Nama Ketum Gerindra Prabowo Subianto dikait-kaitkan dengan pemindahan ibu kota RI di Kalimantan Timur. Dikabarkan, Prabowo memiliki tanah di wilayah dua kabupaten yang disebut Presiden Joko Widodo, yakni Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara.

Kabar bahwa Prabowo memiliki tanah di lengkung terdalam teluk di wilayah Penajam Paser Utara itu diungkapkan mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan. Pada tulisan bertajuk “Ibu Kota Baru” yang dirilis di disway.id.

Menurut Dahlan, Prabowo memiliki hak penebangan hutan di Kaltim, yang sebelumnya dikuasai ITCI (International Timber Corporation Indonesia), perusahaan AS yang berpusat di Oregon. Lokasi itu berada di lengkung terdalam teluk Penajam Paser Utara.

Politisi Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean pun “menyambar” isu itu. “Coba kita konfirmasi ke jubir Pak @prabowo yaitu bang @Dahnilanzar, benar ini milik Prabowo?,” tulish Ferdinand di akun Twitter  @FerdinandHaean2. @FerdinandHaean2 menyertakan link tulisan bertajuk “Ada Prabowo Subianto di Ibu Kota Baru”.

Wasekjen Gerindra Andre Rosiade membantah keras isu itu. Menurut Andre, tanah yang akan dipakai untuk ibu kota baru RI bukan tanah milik Prabowo Subianto. Tanah seluas 180 ha itu telah dikuasai pemerintah.

“Tanah yang akan di pakai untuk Ibu Kota baru bukan tanahnya Pak @prabowo. Tapi tanah yang sudah dikuasai oleh pemerintah 180 ribu Ha. Tolong lah bro enggak usah juga nyinyir ke Pak @prabowo.  Jangan bikin isu yang enggak bermutu dan fitnah,” tegas Andre di akun @andre_rosiade meretweet kicauan @FerdinandHaean2.

“Disenggol” Ferdinand, Dahnil Anzar Simanjuntak meminta semua pihak untuk membaca empat catatan Prabowo Subianto soal syarat pemindahan ibu kota dari Jakarta. “Pak Prabowo tidak punya tanah di situ.   Dan, Baca Catatan Pak @prabowo terkait pemindahan ibu kota,” tegas Dahnil di akun @Dahnilanzar.

Empat catatan Prabowo itu antara lain, yakni sebelum ibu kota dipindahkan, pemerintah harus menyelesaikan dengan tuntas masalah utama atau masalah primer terlebih dahulu. Kapasitas negara adalah untuk menyelesaikan kemiskinan, pengangguran, dan kedaulatan ekonomi seperti kedaulatan pangan, kedaulatan energi hingga pertahanan dan keamanan. 

Komentar

Artikel Terkait