Ancaman RKUHP, Pengamat: Presiden itu Mirip Tuhan tak Boleh Disalahkan Apalagi Dihina

itoday - Rancangan Kitab Undang Undang Hukum Pidana (RKUHP) dijadwalkan akan disahkan DPR pada akhir September 2019. Padahal, sejumlah pasal kontroversial terkait penghinaan kepada Presiden berpotensi mengancam kebebasan pers. 

Anggota Komisi Hukum DPR, Taufiqulhadi memastikan RKUHP tetap akan disahkan dalam rapat paripurna akhir bulan September meskipun diwarnai protes.

"Kalau memang ada pasal-pasal yang kita anggap belum sempurna, maka itu ada kesempatan diperbaiki, apakah kita lakukan judicial review. Setelah disahkan, selalu ada kita untuk memperbaikinya," kata Taufiqulhadi seperti dikutip bbc.com (04/09).

Pengamat politik Umar Syadat Hasibuan menyesalkan munculnya pasal-pasal yang bakal berujung pada kriminalisasi jurnalis tersebut. 

“Jadi ke depan Presiden itu mirip Tuhan gak boleh disalahkan apalagi dihina,” tulis Umar Syadat di akun Twitter @GusUmarChelsea, menanggapi tulisan bertajuk “RKUHP: Wartawan atau Netizen yang 'Menghina Presiden' Diancam 4,5 Tahun Penjara”.

Umar Syadat menilai, pengesahan RKUHP yang masih mengandung pasal kontroversial itu akan membuat reformasi menjadi sia-sia. “Kembali kezaman kegelapan,” tulis @GusUmarChelsea menanggapi tulisan berjudul “RKUHP: Wartawan atau Warganet 'Hina Presiden' Dihukum Penjara”.

Berdasarkan catatan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers, sedikitnya ada 10 pasal dalam RKUHP yang bisa mengancam kebebasan pers dan mengkhawatirkan adanya kriminalisasi wartawan.

Sebelumnya, Ketua Bidang Advokasi AJI Indonesia, Sasmito, menilai 10 pasal ini merupakan pasal karet atau bisa digunakan secara subjektif dan sewenang-wenang. "Kami khawatir kriminalisasi terhadap wartawan semakin banyak," tegas Sasmito seperti dikutip bbc.com (03/09).

Senada dengan AJI dan LBH Pers, Dewan Pers juga menolak sejumlah pasal yang mengancam kebebasan pers. Anggota Dewan Pers, Hendry Chairudin Bangun mengatakan lembaganya tidak akan mengikuti aturan RKUHP jika kebijakan ini jadi disahkan. Dewan Pers tetap akan mengacu pada Undang Undang Pers dalam menyelesaikan sengketa jurnalistik.

Komentar

Artikel Terkait