Greenpeace Ucapkan Selamat ke Jokowi atas Prestasi Ekspor Kabut Asap ke Negeri Tetangga

itoday - “Selamat untuk Presiden Joko Widodo atas prestasi ekspor kabut asap ke negeri tetangga dan sekitarnya”. Ucapan selamat itu terpampang di lini masa akun Twitter Greenpeace Indonesia,  @GreenpeaceID.

Ucapan selamat Greenpeace Indonesia itu disampaikan setelah negara tetangga, Singapura, Malaysia, dan Brunei Darussalam, terkena dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sebagian wilayah Sumatera dan Kalimantan dalam beberapa minggu terakhir.

Data Badan Pusat Meteorologi Khusus ASEAN (ASMC) memaparkan bahwa kabut asap yang mencemari wilayah udara Malaysia dan sejumlah negara tetangga lainnya berasal dari kebakaran hutan di Indonesia.

Akibat pencemaran udara dari kabut asap, pemerintah Singapura dan Malaysia sempat meliburkan kegiatan sekolah hingga satu minggu.

Greenpeace Indonesia melaporkan, masyarakat di Malaysia sudah mulai menghirup asap beracun seperti warga Riau dan Kalimantan. Disimpulkan bahwa bencana kabut asap terjadi karena lemahnya penegakan hukum dan perlindungan hutan.

“Kini kabut asap juga menyelimuti Negeri Jiran beserta polutan yang mencemari kualitas udaranya.  Berkat lemahnya penegakkan hukum dan perlindungan hutan, masyarakat di Malaysia pun mulai menghirup asap beracun seperti warga Riau dan Kalimantan. #HukumPembakarHutan,” tulis  @GreenpeaceID

Berdasarkan data korban kabut asap yang terus bertambah, Greenpeace Indonesia mendesak Presiden Jokowi untuk segera menetapkan bencana kabut asap sebagai bencana nasional.

“Desak dan ikut katakan pada Presiden @jokowi untuk segera tetapkan ini sebagai bencana nasional dan segera patuhi putusan Mahkamah Agung yang telah memenangkan gugatan warga terkait kebakaran hutan dan lahan,” tulis @GreenpeaceID.

Ketua Tim Kampanye  Hutan di Greenpeace Indonesia, Arie Rompas, menilai ancaman Presiden Jokowi yang akan mencopot pejabat tinggi TNI dan Polri yang gagal mengatasi karhutla hanya lip service.

"Pascakebakaran tahun 2015, Presiden Jokowi selalu menyatakan ancaman yang sama, faktanya kebakaran terus terjadi dan tidak ada orang yang di copot karena kelalaiannya. Ini hanyalah lip service yang diucapkan tanpa ada tindakan nyata dari presiden sebagai kepala negara," tegas Arie seperti dikutip tempo (15/09).

Arie juga meminta Pemerintah mematuhi putusan Mahkamah Agung (MA) atas gugatan warga negara. Dalam gugatan tersebut, MA menyatakan bahwa pemerintah bersalah karena gagal mencegah kebakaran hutan dahsyat di Kalimantan Tengah dan beberapa provinsi lainnya pada 2015.

Komentar

Artikel Terkait