Alvin Lie: Untuk Atasi Kebakaran Hutan dan Lahan Apa Perlu Bantuan Gundala?

itoday - Penanganan kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dan akibatnya, yakni bencana asap, masih jauh dari harapan. Negara gamang dalam menanggapi persoalan karhutla.

Kesimpulan itu menjadi sikap Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyikapi karhutla yang meluas di Riau dan sebagian Kalimantan.

“Pada tahun 2014, respon dari pejabat publik terkait dengan penanganan asap juga jauh dari harapan. berulangnya respon yang asal tersebut menunjukkan negara gamang dalam menanggapi persoalan karhutla,” tulis akun @KontraS, akun Twitter KontraS. @KontraS menyisipkan capture rilis media bertajuk “Menhut Setuju Pembakar Hutan Ditembak Mati”

KontraS mencatat, pada 2015, di mana karhutla menyebabkan kurang lebih 500 jiwa telah terinfeksi infeksi saluran pernafasan akut (ISPA). Ketika itu, pejabat publik seolah menganggap isu karhutla biasa saja.

“Namun, respon pejabat publik atas kasus kebakaran hutan dan lahan seolah menganggap isu ini biasa saja. Padahal, tahun 2015, kita juga mengalami hal serupa dan memburuk karena fenomena alam, badai El Nino. Hal itu menyebabkan kurang lebih 500 ribu jiwa telah terinfeksi (ISPA),” catat @KontraS.

Koordinator Badan Pekerja KontraS, Yati Andriyani menegaskan, asap akibat Karhutla di wilayah Riau, Sumatera sampai Kalimantan adalah sebuah kejahatan ekosida oleh pemerintah.

"Kita tidak bisa memandang ini persoalan biasa atau sesuatu yang berulang. Ini adalah persoalan luar biasa, ini adalah kejahatan ekosida," ujar Yati dalam konferensi pers Surat Terbuka Masyarakat Sipil untuk Presiden RI dan Para Menteri: Indonesia Darurat Asap, Presiden Bertindaklah Segera (16/09).

Yati Adriyani bahkan menyebut kasus karhutla bisa dilaporkan ke Komisaris Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR). Hal itu bisa saja dilakukan karena pemerintah diduga memberikan impunitas atau kekebalan hukum terhadap pelaku karhutla yang berujung pada pelanggaran HAM terhadap masyarakat.

Komisioner Ombudsman RI, Alvin Lie, turut mengomentari penanganan karhutla oleh pemerintah. Pakar penerbangan ini bahkan melontarkan kritikan pedas. “Untuk mengatasi Karhutla apa perlu bantuan Gundala?” tulis Alvin di akun @alvinlie21.

Saat meninjau bekas lokasi karhutla di Merbau, Riau, Presiden Joko Widodo mengungkapkan dugaan bahwa karhutla di Merbau disengaja dilakukan dan terorganisasi.

"Kalau kita lihat luasannya besar sekali, ini terorganisasi. Nanti Polri coba tanyakan ke Kapolri penanganannya secara detail seperti apa. Sekali lagi pencegahan oleh desa, camat, bupati, Babinsa, Bhabinkamtibmas, Polsek, Koramil, adalah yang pertama harus dilakukan. Pencegahan," ujar Jokowi.

Komentar

Artikel Terkait