Refly Harun: Untuk Selamatkan KPK, Terus Desak Jokowi Keluarkan Perppu!

itoday - Cara paling efektif untuk menyelamatkan KPK adalah Presiden Joko Widodo mengeluarkan Perppu UU KPK. Jika Perppu dikeluarkan Presiden, judicial review (JR) di Mahkamah Konstitusi tidak perlu dilakukan.

Pendapat itu disampaikan pengamat hukum tata negara Refly Harun terkait pro kontra Perppu UU KPK. “Perppu dan JR UU KPK itu tidak untuk dipertentangkan. Kalau bisa Perpu, JR tidak perlu. Kalau Perpu tidak keluar atau ditolak DPR, baru JR. Jadi tetap desak Presiden Jokowi keluarkan Perppu. Itu cara paling efektif untuk menyelamatkan KPK,” tulis Refly Harun di akun Twitter @ReflyHZ.

Soal sikap Presiden Jokowi yang sempat mempertimbangkan untuk menerbitkan Perppu untuk mencabut UU KPK, PDIP meminta Jokowi tidak menerbitkan Perppu KPK. Alasannya, jika Jokowi menerbitkan Perppu KPK, maka Jokowi tidak menghormati DPR.

Sekretaris Fraksi PDIP Bambang Wuryanto mengatakan, jika Presiden Jokowi menerbitkan Perppu untuk mencabut UU KPK, maka Presiden tak menghormati DPR. 

Pengamat politik LIPI Syamsuddin Haris mengingatkan Presiden Jokowi soal sikap PDIP. Menurut Syamsuddin Haris, presiden tidak bertanggungjawab kepada DPR tetapi kepada rakyat dan konstitusi.

“Tidak apa-apa jika dianggap bahwa Presiden @jokowi tidak hormati @DPR_RI. Di atas suara dan keputusan DPR ada aspirasi rakyat. Lagipula di dalam sistem ketatanegaraan kita Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR, tapi kepada rakyat dan konstitusi,” tulis Syamsuddin Haris di akun  @sy_haris.

Syamsuddin Haris turut mendesak Presiden Jokowi untuk segera menerbitkan Perppu pembatalan UU KPK meskipun ada penolakan dari internal PDIP.

“Kita tentu mendesak Presiden @jokowi segera menebitkan Perppu pembatalan UU KPK meskipun ada sinyal penolakan dari internal @PDI_Perjuangan. Kepentingan bangsa selayaknya berada di atas kepentingan partai,” tegas @sy_haris.

Secara khusus, @sy_haris menyampaikan pesan untuk Jokowi: “Pak @jokowi, @KPK_RI yang kuat dengan kewenangan luar biasa tetap diperlukan agar para politisi, pejabat, dan pebisnis korup tidak bisa tidur nyenyak. Berdosa kita semua dan hancurlah negeri ini jika para koruptor tidur nyenyak dan sebaliknya rakyat tidak bisa tidur karena kelaparan.”

Komentar

Artikel Terkait