Pengungsi Ambon Bikin Beban?, Ini Pesan Wartawan Senior ke Wiranto: Bilang ke Jokowi! Mundur Saja

itoday - Pernyataan Menko Polhukam Wiranto soal pengungsi gempa Ambon yang dikutip sejumlah media  berefek luas. Mulai dari tuntutan pencopotan Wiranto hingga permintaan agar Maluku dihapus dari NKRI.

Sebelumnya, Wiranto meminta masyarakat Ambon untuk kembali ke rumah masing-masing karena situasi sudah aman dan pemerintah harus menanggung kehidupan mereka di pengungsian. “Diharapkan masyarakat bisa kembali ke tempat tinggal masing-masing untuk mengurangi besaran pengungsi, pengungsi terlalu besar ini sudah menjadi beban pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah," kata Wiranto seperti dikutip sejumlah media online (30/09).

Soal pernyataan yang dikutip media itu, Wiranto sempat mengklarifikasi pernyataannya. “Tidak ada alasan dan tidak mungkin saya sengaja melukai hati masyarakat Maluku yang sedang terkena musibah, sebaliknya saya mengundang para Menteri terkait untuk melakukan langkah-langkah cepat guna meringankan beban penderitaan masyarakat terdampak bencana gempabumi di Maluku,” tulis Wiranto di akun Twitter @wiranto1947.

Berbagai reaksi tetap muncul kendati Wiranto telah membuat klarifikasi. Saat ini beredar foto surat pernyataan sikap Badan Pengurus Pusat Kerukunan Keluarga Besar Masyarakat Maluku (KKBMM) yang ditandatangai Ketum BPP KKBMM Djamaludin Koedoeboen. 

“Bahwa para pejabat negara sudah tidak menganggap kami yang di Maluku sebagai bagian dari NKRI, maka adalah lebih baik apabila Bapak menghapus pulau-pulau Maluku dari Peta Indonesia. Kalau perlu keluarkan kami Maluku dari NKRI agar negara tidak perlu mengeluarkan anggaran sebagai cermin beban negara terhadap orang-orang Maluku,” demikian salah satu butir pernyataan sikap BPP KKBMM.

Anggota DPR RI Fraksi PKS daerah pemilihan Maluku, Saadiah Uluputy turut menyesalkan pernyataan  Wiranto. “Pernyataan seperti ini, membuat kami tersinggung dan marah. Maluku hari ini sangat terluka. Maluku bukan warga kelas dua di negara ini. Ikut bayar banyak. Maluku juga itu ikut memproklamirkan Negara Kesatuan Republik Indonesia,”ucap Saadiah seperti dikutip kumparan (02/10).

“Pernyataan Menkopolhukam yang menyatakan pengungsi gempa di Maluku sebagai beban pemerintah tidak mencerminkan empati dan melukai masyarakat terdampak gempa. Saadiyah Uluputty - Anggota Fraksi PKS DPR RI,” tulis akun DPP PKS, @PKSejahtera.

Sebelumnya, wartawan senior Isnawan Aslam menegaskan bahwa pemerintah mempunyai kewajiban untuk mengurus rakyatnya. Jika penguasa merasa berat mengemban amanah rakyat, maka kembalikan saja mandat rakyat.

“Pemerintahan dibentuk oleh negara sebagai amanat konstitusi yang punya kewajiban untuk mengurus rakyatnya. Jika kemudian merasa berat mengemban amanah itu, maka kembalikan mandat rakyat alias MUNDUR SAJA! Pak Wir, bilang ke Pak Jokowi ya,” tegas Isnawan di akun Twitter @kangnawan.

Komentar

Artikel Terkait