Guru Besar UI: Tak Siap Hadapi ASEAN 2020, Malah Pindah Ibukota! Kayak Pikiran Anak TK

itoday - Dalam laporan bertajuk Risks from Leveraged Corporates Grow as Macroeconomic Conditions Worsen, lembaga pemeringkat utang internasional Moody’s Investro Service, terungkap Indonesia dan India merupakan dua dari 13 negara di Asia Pasifik yang memiliki risiko gagal bayar tertinggi.

Laporan Moody’s memperlihatkan bahwa perusahaan-perusahaan di Indonesia rentan terpapar risiko gagal bayar utang. Hal ini tercermin dari pendapatan perusahaan Indonesia yang kian menurun, sehingga bisa mengurangi kemampuan korporasi Indonesia dalam mencicil kembali utang-utangnya.

Terkait hal itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengimbau perusahaan-perusahaan di Indonesia untuk waspada dan mencegah risiko gagal bayar utang. Pasalnya ancaman krisis global memaksa perusahaan-perusahaan mengubah asumsi mereka untuk tetap bisa mencetak keuntungan.

Ekonom senior Rizal Ramli meminta Sri Mulyani untuk jujur terkait utang RI, terutama utang pemerintah yang per Agustus 2019 mencapai Rp 4.680,19 triliun.

“Menkeu: “Waspadai Risiko Gagal Bayar Utang Swasta!”. Nah loh koq cuma utang korporasi swasta??Pemerintah ada resiko gak?? (utang dah $300B). MenKeu “Terbalik”, tolong jujur deh please, nanti  telat trus kalang kabut sendiri,” tulis Rizal Ramli di akun Twitter @RamliRizal.

Sebagai catatan, utang pemerintah pusat per akhir Agustus 2019 berada Rp 4.680,19 triliun. Jika dibandingkan dengan Agustus 2018 lalu, utang tersebut mengalami kenaikan Rp 317 triliun. Utang pemerintah di Agustus 2018 lalu mencapai Rp 4.363,19 triliun. Rasio utang pemerintah terhadap PDB menjadi 29,80%.

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Lucky Alfirman menyatakan pemerintah sangat mampu untuk membayar utang. "Utang masih terjaga. Dibanding negara lain kita terjaga. kemampuan kita, sangat mampu untuk membayar utang tersebut," kata Lucky  seperti dikutip CNBCIndonesia (27/09).

Guru besar Universitas Indonesia Ronnie Higuchi Rusli berpendapat lain. Dengan kondisi keungan saat ini, Ronnie pesimis Indonesia siap menghadapi ASEAN 2020.

Ronnie menyoal rencana Pemerintahan Joko Widodo yang tetap akan mewujudkan perpindahan ibu kota RI. “Catat ya hempitan ekonomi sangat terasa di awal tahun 2020. Indonesia ga siap menghadapi ASEAN 2020 mereka anggota ASEAN bebenah ekonomi dari dampak perang  dagang, kita malah spending bangun ibu kota baru yang tidak ada urgensinya...pikiran siapa ini?? kayak pikiran anak teka,” sindir Ronnie di akun @Ronnie_Rusli.

Sri Mulyani sendiri sempat mengungkapkan tiga jalur pendanaan ibu kota baru yang bisa dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) murni. Tiga jalur tersebut adalah pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), belanja kementerian dan lembaga, serta Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik.

Opsi pemindahtanganan BMN sendiri dapat dilakukan melalui penjualan aset negara, hibah, tukar menukar aset, dan penyertaan modal.

Komentar

Artikel Terkait