Jokowi tak Keluarkan Perppu KPK, 17 Oktober Diusulkan jadi ‘Hari Kebebasan Koruptor’

itoday - Hari ini (17/10), keputusan Presiden Joko Widodo untuk menandatangani Perppu KPK menjadi pertaruhan masa depan Indonesia. Jika Jokowi tak juga mengeluarkan Perppu KPK, hampir dipastikan pemberantasan korupsi bakal meredup.

Penegasan itu disampaikan ekonom Faisal Basri di akun Twitter @FaisalBasri. “Jika hari ini Presiden tidak menandatangani Perpu KPK, maka hampir pasti pemberantasan korupsi bakal meredup. Masa depan Negeri jadi taruhannya,” tulis @FaisalBasri.

Pakar hukum tata negara Refly Harun mengingatkan posisi KPK dalam Revisi UU KPK, yang dikonsentrasikan  untuk mencegah  korupsi, justru menjadikan KPK sebagai macan ompong.

“Dalam berbagai kesempatan saya mengatakan tugas utama KPK adalah penindakan, bukan pencegahan. Pencegahan itu kewajiban semua institusi di republik ini. Menyuruh KPK konsentrasi di pencegahan sama saja menjadikannya macan ompong. Mau?” tulis Refly di akun @ReflyHZ.

Tanggal 17 Oktober 2019 merupakan hari pertama berlakunya UU KPK hasil revisi yang telah disahkan  dalam Rapat Paripurna DPR sebelumnya. Tanpa tanda tangan Presiden Jokowi, UU KPK yang baru mulai berlaku.

Pengamat politik Umar Syadat Hasibuan “mengucapkan” selamat, bahwa mulai hari ini (17/10), KPK telah menjadi Komisi Pencegahan Korupsi. “Selamat pagi, hari ini KPK menjadi Komisi pencegahan Korupsi. Puas kalian pendung Revisi UU KPK?” tulis Umar di akun @GusUmarChelsea

Tak ketinggalan, mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu turut menyoal sikap Presiden Jokowi terkait Perppu KPK. Said Didu bahkan mengusulkan tanggal 17 Oktober sebagai “Hari Kebebasan Koruptor“.

“Bagaimana kalau hari ini tanggal 17 Oktober dijadikan saja sebagai hari kebebasan koruptor?” tulis Said Didu di akun @msaid_didu.

Said Didu menegaskan, mulai hari ini kebebasan para koruptor menjadi sempurna. Yakni, setelah berlaku revisi UU KPK, dan ASN tidak boleh melaporkan atasannya yang melakukan korupsi.

“Hari ini sudah sempurna kebebasan para koruptor setelah : 1) berlaku revisi UU @KPK_RI yg tidak boleh menyadap mereka tanpa izin Dewan Pengawas yang akan ditunjuk oleh Presiden, dan 2) ASN dan Pegawai BUMN tidak boleh mengeritik dan tentu termasuk tidak boleh melaporkan atasan yang lakukan korupsi,” beber @msaid_didu.

Desakan agar Jokowi mengeluarkan Perppu KPK juga terus disuarakan Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI). Hari ini (17/10) BEM SI menggelar demonstrasi di Patung Kuda, Jakarta Pusat. Massa mendesak Presiden Jokowi mengeluarkan Perppu KPK.

"Khusus hari ini kita mendesak Pak Jokowi untuk segera mengeluarkan Perppu KPK dan mengembalikan pada Undang-Undang KPK sebelumnya," kata koordinator lapangan aksi sekaligus Ketua BEM UNJ, Muhammad Abdul Basit atau Abbas, seperti dikutip detik.com (17/10).

Komentar

Artikel Terkait