“Faldo Klaim PSI Pro Syariah! Mirip Nazi di Israel, di Aceh dan Sumatra Barat, PSI tak Mungkin Hidup”

itoday - Tak hanya di DKI, di Sumatera Barat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) membuat heboh. Politisi PAN yang sekarang bergabung dengan PSI, Faldo Maldini, menegaskan bahwa PSI Sumatera Barat pro Perda Syariah.

Mantan Ketua BEM UI yang kini menjadi Ketua DPW PSI Sumbar ini menegaskan, PSI Sumbar mendukung Perda Syariah yang berlandaskan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah.

Sikap PSI Sumbar itu tentu saja bertentangan dengan Sikap DPP PSI. Di mana, DPP PSI menolak Perda Syariah, hingga menolak aplikasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM).

Penulis senior asal Sumbar, Zara Zettira menyesalkan strategi politik PSI di Sumbar. “Belum setahun sudah berubah ? Kini pro syariah? Apakah hanya untuk merebut suara rakyat SUMBAR harus begini amat?,” tanya Zara di akun Twitter @zarazettirazr.

Politisi Demokrat Adamsyah WH turut mempertanyakan langkah politik PSI Sumbar. “Apakah kawan ini tidak kalian pecat, melanggar platform partai yang anti perda syariah? @grace_nat @TsamaraDKI @AntoniRaja @kokokdirgantoro,” tulis Adam di akun @DonAdam68.

Praktisi hukum Dusri Mulyadi mengibaratkan langkah PSI itu ibarat “kepala dilepas, buntutnya dipegang”. 

“Ibarat ular "Kepala dilepas, buntutnya dipegang". Faldo bisa aja bilang dukung Perda Syariah..tapi atasannya di DPP PSI anti Perda Syariah. Kegambar kan "Kepala dilepas, buntutnya dipegang"..ttp dikendalikan,” sindir Dusri melalui akun @dusrimulya.

Pernyataan keras dilontarkan penulis Helmi Felis. Menurut Helmi, PSI tidak akan mungkin bisa hidup di Sumbar dan Aceh. 

“PSI tidak mungkin bisa hidup di Sumatra Barat & Aceh. Mimpi mengharapkan mereka bisa tumbuh di sana. Itu seperti mimpi NAZI punya simpatisan di Israel. Meski yang disodorkan anak muda putra daerah itu sendiri. Yang ada makin stress anak itu hadapi penolakan, percaya sama abang,” tulis Helmi di akun @helmifelis.

Saat ini, Faldo bersama politikus PSI Tsamara Amany Alatas dan Dara Nasution sedang menunggu hasil gugatan uji materi batas minimal usia calon kepala daerah yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah ke Mahkamah Konstitusi. 

Faldo cs meminta batas usia minimal 30 tahun untuk calon gubernur dan 25 tahun untuk bupati/wali kota diturunkan. Dalam penetapan calon pemilihan Gubernur Sumatera Barat 2020, Faldo Maldini memang masih berusia 29 tahun.

Komentar

Artikel Terkait