Ribka Tjiptaning PDIP Teriak Tolak Kenaikan Iuran BPJS, Said Didu: Stop Main Drama!

itoday - Video pernyataan anggota Komisi IX DPR F PDIP, Ribka Tjiptaning, yang menolak kenaikan iuran BPJS pada rapat dengar pendapat dengan BPJS dan Menkes Terawan Agus Putranto (06/11), menjadi viral.

Pernyataan keras penulis buku “Aku Bangga Jadi Anak PKI” itu banyak mendapat acungan jempol. Video viral sejenis juga beredar. Video itu berisi pernyataan keras anggota DPR F PKB Nihayatul Wafiroh yang menyerukan akan memboikot rapat dengan Menkes dan BPJS.

Di sisi lain, tidak sedikit yang justru menilai penolakan anggota DPR atas kenaikan iuran BPJS itu sebagai gimmick. Pasalnya, penyebab naiknya iuran BPJS merupakan “kesepakatan” Pemerintah dengan DPR.

Wakil Sekretaris LHKP PP Muhammadiyah, Putra Batubara, meminta DPR untuk tidak banyak menebar gimmick. “Soal BPJS sebaiknya DPR jangan kebanyakan gimmicklah, gorengannya bisa gosong kalau gak ada yang kongkrit, publik menunggu, benar tugas DPR ada 3, pengawasan, penganggaran dan legislasi, sudah semua bicara, sudah semua komentar, lalu endingnya apa?” tanya Putra Batubara di akun Twitter @siputrabatubara.

Senada dengan Putra Batubara, mantan Sekretaris Kementeriaan BUMN Muhammad Said Didu juga meminta DPR dan Pemerintah berhenti main drama soal kenaikan iuran BPJS. 

“Berhentilah main drama. Iuran BPJS itu naik karena Pemerintah dan DPR tidak mengganggarkan dalam APBN untuk menutup defisit @BPJSKesehatanRI. Saat dinaikkan lewat keputusan Presiden, anggota @DPR_RI dan partai "pura-pura" galak ke BPJS, padahal penyebab naik adalah "keseoakatan" mereka dalam APBN,” tegas Said Didu di akun @msaid_didu.

Terkait hal itu, Said Didu menantang anggota DPR untuk “berani” mempertanyakan kenaikan iuran BPJS kepada Presiden Joko Widodo.

“Beredar berbagai opini anggota @DPR_RI sedang perjuangkan tarif @BPJSKesehatanRI ke Dirut  BPJS  dan Kemenkes padahal kenaikan tarif tersebut sudah jadi keputusan Presiden. Apakah @DPR_RI "berani" menanyakan ke Presiden yang membuat keputusan kenaikan tersebut?” tulis @msaid_didu.

Sebelumnya, juru bicara BPJS Kesehatan, Muhammad Iqbal Anas Ma'ruf menyatakan, kenaikan iuran BPJS akan menutupi defisit BPJS kesehatan. Iuran BPJS tahun sebelumnya belum sesuai dengan besaran pengeluaran dari BPJS Kesehatan, sehingga harus dinaikkan sebesar 100 persen.

"Kalau diterbitkan Perpresnya, ya kan hitungannya pasti untuk menyelesaikan defisit kan begitu. Apa gunanya diterbitkan Perpres kalau tidak memberikan solusi. Ini prosesnya cukup lama, tidak sebulan dua bulan menyesuaikan iuran ini. Tetapi memang, meskipun perlu waktu gradualkan, kan gak tiba kan kita terima PBI hari ini langsung nutup semua, tidak. Tetapi 2020, kita mau bernafas lebih baik, sehingga mampu untuk membayar kewajiban BPJS Kesehatan. Kan begini, kalau hitungan secara matematisnya kan ada, kalau proyeksi kita di tahun 2020 sebetulnya surpluslah ya pembayaran kita," kata Anas Ma'ruf  seperti dikutip KBR (30/10).

Komentar

Artikel Terkait