Mahfud MD Minta Surat Pencekalan Habib Rizieq, FPI: Mahfud Level Bawah yang Tak Punya Akses Data!

itoday - Tantangan Menko Polhukam Mahfud MD kepada Imam Besar FPI Habib Rizieq Syihab dengan menyebut Indonesia perlu mempertahankan eksistensi terkait status Habib Rizieq, telah memperkuat indikasi bahwa para penguasa memang tidak menghendaki keberadaan Habib Rizieq di Indonesia.

Penegasan itu merupakan salah satu point penting dari pernyataan pers FPI-GNPF Ulama-PA 212-HRS Centre di Jakarta (11/11). 

Sedangkan terkait tantangan Mahfud MD yang meminta Habib Rizieq menunjukkan surat pencekalan dari Pemerintah RI, FPI menegaskan bahwa surat tersebut sudah lama ada, namun selama ini Habib Rizieq menjaga martabat negara Indonesia dalam hubungan dengan pihak Kerajaan Saudi.

Terkait tantangan Mahfud itu, pengacara Habib Rizieq, Sugito Atmo Prawiro, mempertanyakan balik soal jaminan kliennya untuk bisa pulang.

"Saya belum komunikasi dengan beliau. Cuma kalau surat diperlihatkan atau disampaikan apakah ada jaminan Habib Rizieq pulang? Karena kan ada misinformasi sekarang ini seakan-akan Habib Rizieq ini yang tak ingin pulang," kata Sugito seperti dikutip detik.com (11/11).

Pernyataan keras dilontarkan DPP Lembaga Informasi FPI di akun Twitter @dpplif. “Pandangan kami, posisi Anda @mohmahfudmd level bawah yang tidak menjangkau kebijakan semacam ini. Buktinya Anda tidak punya akses untuk  mendapatkan data semacamnya. Sehingga minta dikirimin !!!,” tulis @dpplif menanggapi tulisan bertajuk “Habib Rizieq Tunjukkan Surat 'Pencekalan', Mahfud: Suruh Kirim ke Saya”.

Terkait posisi Habib Rizieq saat ini, dalam pernyataan pers hari ini (11/11) FPI menuntut hak-hak dasar Habib Rizieq selaku WNI tidak diganggu atas dasar perintah konstitusi. FPI juga meminta pihak yang berwenang di Indonesia, apabila memang menyatakan tidak melakukan penzhaliman kepada Habib Rizieq, untuk memberikan surat clearance kepada otoritas Kerajaan Saudi Arabia, bahwa Habib Rizieq tidak perlu dicegah lagi untuk meninggalkan wilayah Kerajaan Saudi Arabia.

Sekretaris Umum FPI Munarman juga mendesak Pemerintah Indonesia agar mengirimkan surat izin kepada otoritas Kerajaan Saudi Arabia agar Habib Rizieq Shihab diperbolehkan pulang ke Tanah Air.

Munarman menegaskan, Habib Rizieq Shihab sampai saat ini masih menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) yang harus dilindung seluruh haknya oleh Pemerintah. Hal itu, menurut Munarman tertuang pada Pasal 28 ayat I UUD 1945.

Tak hanya itu, Munarman berpandangan alasan Habib Rizieq Shihab tidak dapat meninggalkan wilayah Saudi Arabia bukanlah murni persoalan hukum, melainkan soal politik yang bersumber dari Indonesia.

Padahal menurutnya, Kerajaan Saudi Arabia sudah menyatakan diri siap memulangkan Habib Rizieq Shihab ke Tanah Air kapan pun selama ada izin dari Pemerintah Indonesia.

Komentar

Artikel Terkait