Kita Terluka! “Ruang Guru” itu Untuk yang Berduit! Bandingkan dengan Guru yang Digaji 150 ribu

itoday - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menilai pengangkatan tujuh staf khusus Presiden Joko Widodo  dari kalangan milenial hanya pajangan. 

Fadli yakin ketujuh stafsus tersebut bisa banyak berkontribusi dalam membantu presiden menjalankan tugasnya. "Cuma lipstik aja, pajangan aja lah itu," kata Fadli kepada wartawan di Gedung Lemhanas, (23/11).

Mantan Wakil Ketua DPR RI itu pun dibully netizen. Bahkan Seskab Pramono Anung menganggap ucapan Fadli itu sebagai “hiburan dari Senayan” untuk Jokowi (25/11).

Berkaitan dengan “Hari Guru Nasional”, salah satu nama staf khusus milenial, Adamas Belva Syah Devara menjadi sorotan. Adamas tidak lain adalah pendiri bimbingan belajar online “Ruang Guru”.

Aktivis politik Iwan Sumule mengaitkan gaji staf khusus Presiden itu dengan Hari Guru Nasional 2019.  “Itulah kenapa kita terluka mendengar gaji Stasus Presiden 51 juta per bulan. Diangkat dan didengarkan beberapa hari sebelum #HariGuruNasional2019,” tulis Iwan di akun Twitter @IwanSumule_86.

Politisi Gerindra ini juga menyoal aplikasi berbayar “Ruang Guru”. Iwan membandingkan aplikasi Ruang Guru dengan gaji para guru yang sebulan digaji antara Rp 150-300 ribu.

“Ade sayang @kitongbisa, akses pendidikan yang diberikan @AdamasBelva lewat aplikasi Ruang Guru itu berbayar, tak gratis. Bahkan mungkin hanya mereka yang berduit saja yang mampu ikut akses aplikasi itu. Bandingkan dengan pendidikan yang diberi para guru yang hanya digaji 150-300 ribu.  BANGGA?,” tulis @IwanSumule_86 membalas cuitan akun @kitongbisa milik Gracia Billy Yosaphat Membrasar CEO Kitong Bisa yang juga staf khusus Presiden.

Sebelumnya, @kitongbisa ikut “menyerang” Fadli Zon. “Part 2: Apa Anda @fadlizon  tidak mengetahui karya @AdamasBelva yang sudah memberikan akses pendidikan ke ratusan orang karena ruang gurunya? Saya yang sudah memberikan pendidikan gratis dan mendorong pemberdayaan kaum tertinggal d daerah terluar? Ayu Kartika Dewi dengan advokasi pendidikan toleransi?,” tulis @kitongbisa.

Sejak diperkenalkan di hadapan publik, staf khusus milenial ini mengundang pertanyaan. Apalagi para staf ini tidak kerja full time. 

Menurut pakar hukum tata negara, Refly Harun, keberadaan stafsus tersebut hanya akan membebani anggaran negara yang lebih besar.  "Pekerjaan mereka hanya memberikan opini dan pendapat saja. Kalau hanya itu, lebih baik Presiden dibantu ahli-ahli yang tak diikat jam kerja, cukup diikatkode etik, tidak perlu diberikan kompensasi puluhan juta," kata Refly seperti dikutip kompas (24/11).

Komentar

Artikel Terkait